Infografis
Suara.com - Rencana demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk Demo 11 April dinilai tidak tepat jika diarahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu perpanjangan jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan hal tersebut lantaran, penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan periode jabatan presiden baru sebatas wacana. Bahkan, berada di luar proses politik atau di luar proses konstitusi yang seharusnya.
"Selama ini wacana maupun gerakan-gerakan penundaan pemilu atau Presiden Jokowi 3 periode itu ada di media dan di luar parlemen," kata Dasco seperti dikutip Antara di Jakarta pada Minggu (10/4/2022).
Ia mengemukakan, seharusnya tuntutan tersebut ditujukan kepada DPR dan MPR. Lantaran proses politiknya, jika memang akan ada penundaan ataupun perpanjangan tiga periode, prosesnya dilakukan di parlemen.
Lantaran itu, dia menilai kurang tepat meminta Jokowi menolak penundaan pemilu, karena lebih tepat jika mahasiswa menyampaikan aspirasi ke parlemen.
"Kenapa selama ini, saya juga tidak terlalu banyak mau menanggapi soal isu perpanjangan penundaan pemilu maupun masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode? Karena proses politiknya belum masuk," ujarnya.
Selain itu, dia mengungkapkan, belum ada satu pun partai yang secara resmi memasukkan usulan tersebut di DPR melalui mekanisme yang ada.
Bahkan fraksi-fraksi telah sepakat dengan KPU bahwa untuk terus maju dalam tahapan pemilu.
"Kita sudah menentukan tanggal (pelaksanaan Pemilu 2024), kemudian tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Kapan proses verifikasi, kapan kemudian logistik, kapan kemudian pencoblosan, semua tahapan itu dibicarakan di parlemen," katanya. (Antara)
Baca Juga: BEM Se-Indonesia Gelar Unjuk Rasa, BEM UNS Pastikan Ikut Bergabung
