Infografis
Suara.com - Adanya rencana pemerintah pusat yang akan menaikan harga gas elpiji 3 kilogram bakal membuat kaum ibu di Gorontalo semakin pusing tujuh keliling. Pasalnya hingga kini, mereka masih kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram. Jika pun dan dijual eceran di warung-warung harganya bisa mencapai Rp 35 ribu.
Dilansir dari Gopos.id-jaringan Suara.com, pada awal Ramadhan tahun ini, kelangkaan stok elpiji 3 kilogram terjadi di Kota Gorontalo. Sehingga harga jual elpiji 3 kilogram di luar pangkalan resmi menjadi Rp 35 ribu per tabung.
Sebenarnya sebelum harga yang dijual di luar pangkalan resmi, harganya masih berkisar antara Rp 20 ribu hingga Rp 23 ribu.
"Saat itu harga per tabung masih berkisar Rp 20 ribu hingga Rp 23 ribu," ungkap Warga Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo Mirnawati.
Namun saat Ramadhan, stok elpiji di sejumlah wilayah di Kota Gorontalo makin menipis. Bahkan pada Sabtu (2/4/2022) stok elpiji 3 Kilogram di sebagian besar pangkalan resmi kosong.
Baca Juga: Kerap Salah Sasaran, Penyaluran BLT Pertalite dan Elpiji Justru Timbulkan Masalah Baru
"Saya keliling cari gas. Semuanya kosong. Yang ada di warung, harganya sudah Rp35 ribu per tabung," ungkap Udin warga Kota Utara, Kota Gorontalo.
Lantaran itu banyak warga yang berharap agar gas elpiji tiga kilogram bisa didapat.
“Tolonglah kami yang hanya bekerja serabutan ini. Belum habis minyak goreng yang mencekik, muncul lagi masalah bahan bakar. Pertalite susah didapat, sekarang gas elpiji."
"Kami tidak pemerintah atau para wakil rakyat membelikan untuk kami, tetapi kami harap mereka peka dengan keadaan rakyat. Jangan nanti dekat pemilu baru tiba-tiba datang bawa ini itu,” katanya.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara berharap pengawasan ketat pada distribusi elpiji 3 kilogram berlaku selama Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah.
Baca Juga: Wacana Kenaikan Harga Pertalite dan Gas Elpiji 3Kg Picu Inflasi Besar Tahun Ini
"Kami berharap masyarakat sasaran tidak mengeluh kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi tersebut. Maka pengawasannya tak boleh kendur," kata anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Sian Woloks seperti dilansir Antara.
Ia meminta pemkab perlu turut andil kuat dalam meningkatkan implementasi mekanisme dan sistem pengawasan penyaluran program subsidi elpiji 3 kilogram.
"Harus bersikap tegas bahwa bahan bakar bersubsidi ini hanya bisa dijual oleh pangkalan resmi agar harganya terkendali. Olehnya pengawasan ketat wajib diterapkan," katanya.
Ia menekankan, jika ada warung atau bukan pangkalan ikut menjual gas elpiji 3 kilogram bersubsidi, artinya ada kesalahan mekanisme distribusi. Kondisi tersebut berdampak pada penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) serta mengganggu kuota di setiap pangkalan.
Otomatis dapat mengganggu mekanisme penjualan yang telah diatur pemerintah. Kemudian dampaknya, warga sasaran bisa teriak-teriak karena kesulitan mendapatkan keperluan gas elpiji tersebut.
