Infografis
Suara.com - Wacana penundaan pemilu memang belakangan muncul dan menjadi perhatian publik.
Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan sempat mengklaim bahwa ia memiliki big data terkait warga yang sutuju dengan penundaan Pemilu 2024.
Dalam hal ini, Ketua DPRD RI yang juga kader PDIP, Puan Maharani menegaskan bahwa pemilu seharusnya dijalankan sesuai keputusan bersama dan tak ditunda.
"Pertama itu [penundaan pemilu] di luar undang-undang dan konstitusi," ungkap Puan seperti yang dikutip dari wawancara Narasi, Minggu (10/4/2022).
Baca Juga: Viral Fenomena Pusaran Angin Terjadi di Danau Toba, Begini Penjelasan BMKG
"Dan tahapan-tahapan pemilu sudah disepakati oleh pemerintah, DPR, dan KPU bahwa penyelanggaraannya itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024," tambahnya.
Ia menyatakan bahwa seharunya kesepakatan tersebut perlu dihormati dan dihargai.
Saat ditanya bagaimana tanggapan Puan sebagai salah satu representasi PDIP soal penyataan penundaan pemilu khusunya soal big data, ia menyatakan tak akan terpengaruh.
"Saya enggak mau terpengaruh oleh big data, atau apa penjelasan yang sempai beredar luas di media itu," kata Puan.
"Apalagi kalau sampai mengklaim pemilih PDI Perjuangan juga menyetujui adanya penundaan pemilu," tambahnya.
Baca Juga: BEM Seluruh Indonesia Gelar Aksi Besok, Pengamat Minta Waspada Provokasi
Menurutnya, secara internal PDIP juga memiliki data mengenai potensi pemilihnya.
"Kami juga mempunyai data dalam artian bukan big data, siapa pemilik kita siapa yang kemudia secara loyal tetap akan memilih PDIP," imbuhnya lagi.
Seperti diketahui, wacana penundaan pemilu menjadi bola liar di kalangan elit politik dan pemerintah. Bahkan Luhut Binsar pernah mengklaim ada ratusan jutaan orang di media sosial yang setuju terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengatakan bahwa ratusan juta orang itu menginginkan presiden Jokowi memperpanjang masa jabatannya.
