Infografis
Suara.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengimbau agar para pelajar tidak mengikuti aksi unjuk rasa pada Senin (11/4/2022) mendatang. Pasalnya, para siswa dinilai kebanyakan tidak mengetahui isi atau substansi demonstrasi.
Kepala Sub Bagian Humas Disdik DKI, Taga Radjagah mengatakan hal ini seperti yang terjadi pada unjuk rasa Omnibus Law 2020 lalu. Saat itu, banyak kelompok pelajar ikut mahasiswa ikut demonstrasi hingga berujung kericuhan.
"STM, anak-anak kita dilibatkan oleh kakaknya mahasiswa jadi mereka hampir sebagian besar hanya ikut-ikutan saja. Bahkan, ketika ada pihak berwajib menangkap, mereka pun ditanya 'Demo apa? Nggak tahu'," ujar Taga saat dikonfirmasi, Minggu (10/4/2022).
Menurut Taga, pihaknya berpandangan sebenarnya aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi bisa saja menjadi sarana edukasi. Namun, jika pelajar yang ikut tidak memahami substansinya, malah akan akan menyalahi tujuan demonstrasi itu.
"Ini kan bukan mengedukasi, tapi jadi kontraproduktif kan terhadap aktivitas itu, padahal demo itu sesuatu yang bagus untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah," ucapnya.
Kendati demikian, Taga mengatakan pihaknya tidak bisa melarang siswa untuk ikut unjuk rasa. Apalagi, demonstrasi menyuarakan aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang.
"Jadi kami kan tahu demo itu kan hak itu, demokrasi warga negara yang dilindungi Undang-undang, tapi kita mesti melihat urgensitas siswa-siswa ikut demo," ucapnya.
Ada dua pertimbangan utama yang harus diperhatikan para siswa, yakni Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang saat ini dijalankan 100 persen. Selain itu, kondisi bulan ramadan yang artinya kebanyakan siswa sedang berpuasa juga diminta jadi perhatian.
Karena itu, meski tak melarang karena demonstrasi dilindungi Undang-undang, Taga berharap siswa tak ikut berpartisipasi.
"Jadi artinya tidak dalam kapasitas membolehkan gitu loh. Kita ingin menyampaikan kepada mereka kegiatan itu sesungguhnya secara Undang-undang memang dilindungi demo itu, tapi untuk anak-anak kita diharapkan tidak berpartisipasi," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, mahasiswa dari berbagai daerah rencananya akan menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak serta sembako.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal menyebut telah mengantisipasi kemungkinan adanya pihak yang menunggangi aksi ini dengan tujuan memicu kerusuhan.
Upaya antisipatif ini salah satunya dengan membentuk tim keamanan yang bertugas melalukan penyaringan terhadap peserta aksi.
"Istilahnya harus hati-hati dengannya orang-orang yang menjadi cuma nebeng di aksi itu, cuman buat rusuh doang, harus di-screening dengan teliti," kata Luthfi saat dihubungi Sabtu (9/4/2022) kemarin.
Di sisi lain, Luthfi juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan secara tertib, tanpa melakukan provokasi dan kekerasan.
"Kami aksinya juga enggak ada tujuan chaos atau anarkis atau rusuh dan lain-lain. Saling mengimbau saja dari polisi untuk tidak anarkis, dari polisi juga jangan merusak fasilitas umum," ujarnya.
