Infografis
Suara.com - Kelompok pelajar dari berbagai sekolah berencana mengikuti aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Senin (10/4/2022) besok. Hal ini menjadi pertanyaan karena demonstrasi itu rencananya bakal digelar di saat masuk sekolah.
Menanggapi hal ini, Kepala Sub Bagian Humas Disdik DKI Jakarta Taga Radjagah mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang siswa untuk ikut unjuk rasa. Apalagi, demonstrasi menyuarakan aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-undang.
"Jadi kami kan tahu demo itu kan hak itu, demokrasi warga negara yang dilindungi undang-undang, tapi kita mesti melihat urgensitas siswa-siswa ikut demo," ujar Taga saat dikonfirmasi, Minggu (10/4/2022).
Taga pun menyebut, pihaknya melalui para guru telah menyampaikan kepada orang tua mengenai hal ini. Ia ingin orang tua mempertimbangkan soal kegiatan yang lebih penting dilakukan saat ini.
"Aktivitas besok itu bukan tidak boleh, tetapi kita ingin menyampaikan kepada mereka ada hal yang lebih penting dari hal itu," jelasnya.
Ada dua pertimbangan utama yang harus diperhatikan siswa, yakni Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang saat ini dijalankan 100 persen. Selain itu, kondisi bulan Ramadhan yang artinya kebanyakan siswa sedang berpuasa juga diminta jadi perhatian.
Karena itu, meski tak melarang karena demonstrasi dilindungi undang-undang, Taga berharap siswa tak ikut berpartisipasi.
"Jadi artinya tidak dalam kapasitas membolehkan gitu loh. Kita ingin menyampaikan kepada mereka kegiatan itu sesungguhnya secara undang-undang memang dilindungi demo itu, tapi untuk anak-anak kita diharapkan tidak berpartisipasi," katanya.
Diberitakan sebelumnya, mahasiswa dari berbagai daerah rencananya akan menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.
Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak serta sembako.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal menyebut, telah mengantisipasi kemungkinan adanya pihak yang menunggangi aksi ini dengan tujuan memicu kerusuhan.
Upaya antisipatif ini salah satunya dengan membentuk tim keamanan yang bertugas melalukan penyaringan terhadap peserta aksi.
"Istilahnya harus hati-hati dengannya orang-orang yang menjadi cuma nebeng di aksi itu, cuman buat rusuh doang, harus di-screening dengan teliti," kata Luthfi saat dihubungi Sabtu (9/4) kemarin.
Di sisi lain, Luthfi juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan secara tertib, tanpa melakukan provokasi dan kekerasan.
"Kami aksinya juga enggak ada tujuan chaos atau anarkis atau rusuh dan lain-lain. Saling mengimbau saja dari polisi untuk tidak anarkis, dari polisi juga jangan merusak fasilitas umum," ujarnya.
