Infografis
Suara.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turun tangan terkait rencana aksi besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia yang akan digelar 11 April 2022. Ia memberikan pesan kepada mahasiswa yang akan berdemo.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Jenderal Andika dan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengadakan pertemuan membahas rencana demo mahasiswa tersebut. Ia menegaskan demonstrasi merupakan hak politik.
Menurut Jenderal Andika, unjuk rasa adalah hak berpendapat yang dijamin konstintusi dan dilindungi UU. Ia menyebut jika suara rakyat pasti akan didengarkan oleh rakyat.
Terlepas dari itu, Jenderal Andika memberikan pesan penting kepada mahasiswa untuk tidak merusak fasilitas umum ataupun infrastruktur saat melakukan demo penolakan wacana Presiden Jokowi 3 periode.
Baca Juga: Wiranto Temui BEM Nusantara, Pengamat: Bisa Saja Itu Strategi Gembosi Gerakan Mahasiswa
"Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah," pesan Jenderal Andika, Sabtu (9/4/2022).
Selain mahasiswa, ia juga memberikan pesan terhadap aparat keamanan agar tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa.
"Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya," tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan olehLa Nyalla. Ia menyebut bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung, sehingga perlu dihargai.
"Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik," ujar La Nyalla.
Karena itu, La Nyalla mengingatkan kepada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik. Ia bahkan sudah menghubungi langsung Kapolri mengenai perihal ini.
"Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian, jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap," lanjut senator asal Jawa Timur ini.
La Nyalla juga turut menanggapi mengenai suara-suara yang meminta agar Jokowi mundur dari jabatannya. Ia menegaskan DPD RI sudah menyampaikan komitmennya akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024.
"Saya dan anggota DPD RI mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan 2024. Kita taat terhadap konstitusi," pungkas La Nyalla.
