Klaim Big Data Yang Bikin Luhut Kian Tersudut

Bangun Santoso Suara.Com
Minggu, 10 April 2022 | 09:05 WIB
Klaim Big Data Yang Bikin Luhut Kian Tersudut
Ilustrasi Luhut Binsar Panjaitan. (Suara.com/Ema Rohima)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Kemudian, politikus PDIP Adian Napitupulu mendesak Luhut hingga tokoh yang mendengungkan big data penundaan pemilu menjelaskan kepada publik dari mana dan bagaimana metode ilmiah pengumpulan datanya.

"Angka 100-an juta itu dari mana saja? Kenapa paparan tersebut penting? Karena suara rakyat tidak bisa di klaim semena-mena," ucap Sekretaris Jenderal Persatuan Nasional Aktivis '98 itu.

Julukan Menteri Segala Urusan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. [Istimewa]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. [Istimewa]

Meski menuai banyak 'serangan' fakta terbaru adalah Luhut Binsar Pandjaitan benar-benar menjadi menteri 'segala urusan'. Julukan itu sejak lama digaungkan netizen di Indonesia juga berbicara soal sepak terjang Luhut.

Hal itu tampak dari seabrek jabatan yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada Luhut.

Paling terkini adalah Luhut ditunjuk Jokowi menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Penunjukan ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

erpres Nomor 53 Tahun 2022 itu diteken Jokowi 6 April 2022. Di mana kedudukan dan tugas SDA diatur di Pasal 4 dan Pasal 5.

Usut punya usut, ternyata posisi Luhut sebagai Ketua Dewan SDA Nasional ini menggeser Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sebelum ini, Luhut sudah banyak sekali mendapatkan amanah jabatan dari Presiden Jokowi. Yang pasti adalah Menko Perekonomian dan Investasi. Kemudian Wakil Ketua KPCPEN, Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali.

Baca Juga: Sebut Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu 2024 Ditunda Bohong, KAMI Minta Jokowi Pecat Luhut

Kemudian sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Ada juga jabatan Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Ketua Tim Gernas BBI, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI