Infografis
Ia memperingatkan juga agar menterinya tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
"Fokus bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," katanya.
Didesak Buka Big Data
Penegasan Jokowi tentu menjadi alarm bagi Luhut dan sejumlah elite lainnya yang awalnya terang-terangan meminta penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Faktanya, Luhut sampai saat ini tak juga membuka klaim big data yang disebutnya menjadi alasan kuat adanya penundaan pemilu.
Terkini, klaim big data Luhut juga menuai sorotan keras dari dua elite. Pertama adalah Wiranto.
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menilai tidak mungkin adanya amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 apalagi kalau hanya berdasarkan big data dukungan masyarakat untuk penundaan pemilu.
Wiranto meminta apabila memang benar ada big data tersebut untuk diperlihatkan kepadanya.
"Ya, sudah ndak mungkin. Kalau ada datanya sini kasih kan ke saya, saya bisa jawab," kata Wiranto di kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2022).
Baca Juga: Sebut Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu 2024 Ditunda Bohong, KAMI Minta Jokowi Pecat Luhut
Kalau memang big data itu hanya sekedar ucapan, maka Wiranto menganggap isu penundaan pemilu itu hanya menjadi pembahasan yang tidak kunjung selesai. Apalagi ia lebih memilih untuk berpikir secara rasional terkait isu tersebut.
