Klaim Big Data Yang Bikin Luhut Kian Tersudut

Suara.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 tengah menjadi bola liar di kalangan elite politik Tanah Air. Mulai dari ketua parpol hingga menteri awalnya ramai-ramai menyuarakan penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Satu yang bikin heboh adalah pernyataan Menko Kemaritiman Dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya big data soal ratusan juta orang di media sosial yang setuju terkait wacana penundaan pemilu 2024.

Bahkan ratusan juta orang itu menginginkan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Sontak pernyataan sang menteri yang banyak memiliki jabatan di pemerintah Jokowi ini memantik perhatian publik.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi menyebut, bahwa klaim big data luhut itu berdasarkan dari data internal. Hanya saja, ia enggan membeberkan data lengkap dan metode ilmiah pengumpulan data tersebut.

Herannya, sejumlah tak lama usai pernyataan Luhut itu muncul sejumlah dukungan. Salah satunya adalah dari Wakil Ketua DPR yang juga Ketum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia bahkan terang-terangan meminta adanya penundaan pemilu.

Bikin Panas Tokoh Elite

Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela Rakernas PDIP di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1/2020) malam. [Suara.com/Novian Ardiansyah]

Klaim big data Luhut tak ayal banyak menuai kritik. Sorotan datang dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pengamat, elite politik, bahkan dari lingkaran PDIP yang notabene adalah partai utama pengusung Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dalam beberapa kesempatan dengan tegas menolak adanya wacana penundaan pemilu. Ia juga menegaskan Jokowi taat konstitusi, artinya baik PDIP dan Jokowi pastinya menolak adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Bahkan, pada Rabu (6/4/2022) lalu, dengan tegas Presiden Jokowi mewanti-wanti para menterinya agar fokus bekerja dan tak lagi berbicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan sampai ada yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan (pemilu), urusan perpanjangan (masa jabatan presiden). Ndak!," tegas Jokowi.