Infografis
Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI mengantisipasi pihak yang menunggangi aksi unjuk rasa yang mereka gelar di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (11/4) depan. Mereka mencegah pihak penyusup yang berpotensi memicu kerusuhan.
"Istilahnya harus hati-hati dengannya orang-orang yang menjadi cuma nebeng di aksi itu, cuman buat rusuh doang, harus di screening dengan teliti," kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal saat dihubungi wartawan Sabtu (9/4/2022).
Dia mengatakan, pencegahan mereka lakukan dengan membentuk tim keamanan yang bertugas melalukan screening. "Dari kami nanti ada tim keamanannya, screening massa aksinya. Kalau ada kriteria atau ciri-ciri dari massa aksi kami, nanti kami bakal pertanyakan," ujar dia.
Di samping itu, kepada polisi mereka juga meminta untuk melakukan pengamanan dengan tertib, tanpa melakukan provokasi dan kekerasan.
Baca Juga: Apa Saja 6 Tuntutan BEM SI pada Aksi Demo Lanjutan 11 April Mendatang?
"Kami aksinya juga enggak ada tujuan chaos atau anarkis atau rusuh dan lain-lain. Saling menghimbau saja dari polisi untuk tidak anarkis, dari polisi juga jangan merusak fasilitas umum," tuturnya.
BEM SI menyebut aksi unjuk rasa yang akan mereka gelar sudah mendapat pengawalan dari Polda Metro Jaya. Surat pemberitahuan telah mereka kirimkan pada Jumat (8/4) kemarin.
"Kemarin hari Jumat sudah masuk surat pemberitahuan aksi dan itu sudah diterima dengan baik juga. Jadi Insyaallah ya aman," kata Luthfi.
Dia menambahkan, aksi yang mereka gelar bakal diikuti kurang lebih 1000 mahasiswa dari berbagai kampus di daerah yang akan datang ke Jakarta.
"Masa dari kampusnya itu tersebar ada dari daerah-daerah juga merapat ke pusat (Jakarta), dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dari Jateng, DIY juga ada, banyak," ungkap Luthfi.
Mahasiswa akan mendemo Presiden Joko Widodo menuntut pernyataan tegasnya menolak penundaan pemilihan umum. Di samping itu, aksi unjuk rasa juga bentuk respons dari berbagai kenaikan harga barang-barang pokok dan isu terkini kebijakan pemerintahan Jokowi.
