Infografis
AMI memberikan tenggat waktu maksimal dua hari setelah aksi tersebut, agar Presiden Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait penolakan wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan.
"Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan. Jadi, isunya tidak perlu dikembang-kembangin, negara ini sudah ada sistemnya," kata Faldo.
Dia juga meminta agar mahasiswa tidak selalu menuntut langsung kepada Jokowi.
"Saya harap tidak harus dikit-dikit perintah Presiden, maunya Presiden. Kita punya sistem. Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat," katanya.
Dia menambahkan pemerintah kini masih fokus untuk penanganan pandemi COVID-19, arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah, dan kenaikan harga komoditas.
"Di luar itu, kembang-kembang api saja buat kami," katanya.
Sementara itu, Presiden Jokowi pada telah mengatakan semua pihak harus menaati konstitusi UUD 1945, khususnya terkait masa jabatan presiden.
"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu, kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," kata Presiden Jokowi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3).
Wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat, seperti di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Selasa (29/3).
Baca Juga: Mahasiswa Luka-Luka Saat Demonstrasi Kedatangan Jokowi di Jambi, Warganet: Sulit Dimengerti
Dalam Silatnas Apdesi yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut, Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyampaikan usai Lebaran pihaknya akan melakukan deklarasi dukungan kepada Jokowi agar menjabat sebagai presiden selama tiga periode.
