Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta untuk pecat Menteri yang kerap suarakan penundaan Pemilu 2024. Termasuk Marves Luhut Binsar Panjaitan.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Ahmad Yani. Ia menilai tidak cukup Jokowi hanya meminta menteri-menterinya setop bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Harus memecat menteri-menteri itu loh. Termasuk menteri segala menteri Luhut Binsar Panjaitan itu," ujar Yani saat dihubungi, Jumat (8/4/2022).
Apalagi, kata Yani, Luhut dinilai telah melakukan kebohongan dengan menyatakan punya big data yang menyebut 110 juta warga setuju pemilu ditunda.
"Dan dia melakukan kebohongan kalau dia katakan big data buktinya nih rakyat melawan semua dan tanggal 11 ini ada gerakan mahasiswa," ungkapnya.
Untuk itu, Yani mendesak agar Jokowi bisa bertindak secara tegas, jika perlu memecat para menterinya jika pemerintahan ingin lebih harmonis.
"Nah itu seharus nya presiden, kalau memang presiden tidak dalam bagian harmonisasi itu presiden harus dengan tegas menindak dan memecat menteri-menterinya itu," tandasnya.
Diketahui, Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Baca Juga: Siapa Saja Menteri yang Sempat Bilang Pemilu Ditunda? Begini Sikapnya Sekarang
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
