Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (purn) Wiranto mengomentari soal wacana mahasiswa yang mau melakukan aksi besar-besaran. Meski klaim tidak melarang, namun Wiranto menilai lebih baik berbicara di dalam ruangannya.
Hal tersebut disampaikan Wiranto usai menerima Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara di kantornya, Jumat (8/4/2022).
"Ketimbang panas-panas di jalan lebih baik kita bicara di ruangan yang adem, ngomong bicara kira-kira bagaimana sih tapi pasti pemerintah akan mendengarkan pasti itu, ya, tidak mungkin tidak mendengarkan," kata Wiranto.
Karena bertepatan dengan bulan Ramadan, Wiranto menganggap alangkah baiknya lebih baik dikomunikasikan dengan baik. Kendati demikian, Wiranto menerangkan kalau tidak ada yang melarang demonstrasi. Hanya saja ia menekankan bahwa lebih baik segala aspirasi lebih baik untuk berkomunikasi.
![Ketua Wantimpres Jenderal TNI (Purn) Wiranto (tengah) usai pertemuan dengan BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (8/4) [ANTARA/Indra Arief]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/04/08/14228-wantimpres-wiranto.jpg)
"Tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi untuk apa demo bukan melarang tapi kan kita berkomunikasi."
Sebelumnya, AMI telah menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2022) lalu. Adapun tuntutan aksi massa adalah menolak penundaan pemilu dan isu Jokowi tiga periode.
Perwakilan AMI, Bayu Satria Utomo mengatakan, penolakan penundaan Pemilu -- juga perpanjangan masa jabatan Presiden -- perlu disikapi. Tentunya, oleh Joko Widodo (Jokowi) selaku orang nomor satu di Indonesia.
"Penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden perlu disikapi langsung oleh Presiden sebagai pejabat tertinggi negara," kata Bayu saat dikonfirmasi, Senin (4/4/2022) hari ini.
Baca Juga: Tanggapi Isu Jabatan Presiden Tiga Periode, Ketua Wantimpres Wiranto: Jawabannya Tidak Mungkin!
Hingga kekinian, mahasiswa masih menunggu Jokowi untuk membuat pernyataan terbuka menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jika tidak, kata Bayu, mahasiswa mengancam akan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar.
"Hal tersebut lah yang menjadi pernyataan sikap para mahasiswa yang turun ke jalan hingga sore menjelang malam hari," kata Bayu yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia tersebut.
Ultimatum Jokowi
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa memberi tenggat waktu selama dua hari agar Jokowi memberikan sikap. Dengan demikian, pada Minggu (3/4/2022), adalah waktu terakhir yang dinantikan oleh mahasiswa untuk menunggu jawaban dari Presiden.
Atas hal itu, AMI akan kembali akan turun ke jalan jika wacana penundaan Pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden digaungkan. Hanya saja, Bayu belum bisa memastikan kapan aksi unjuk rasa tersebut akan berlangsung.
