Infografis
"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau bercerita apa saja boleh, termasuk penundaan pemilu. Jangan diharamkan," ujar Bahlil.
Wacana penundaan pemilu ikut disuarakan oleh Menko Airlangga dalam kunjungan kerjanya ke Siak, Riau, 24 Februari 2022. Airlangga mengungkap dirinya memperoleh usulan dari petani yang berharap pemerintahan Jokowi dapat terus berlanjut hingga tiga periode.
Airlangga yang juga berkedudukan sebagai ketua umum partai pun mengambil sikap bahwa dirinya harus siap menerima aspirasi itu. Ia lantas berjanji untuk membawa aspirasi itu agar dapat didiskusikan dengan partai politik lain.
"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain," kata Airlangga.
Menko Luhut juga membuat pernyataan yang senada dengan Bahlil dan Airlangga. Ia mengklaim telah menerima aspirasi rakyat yang berharap agar pemilu ditunda.
Luhut menyampaikan, banyak yang bertanya kepadanya terkait alasan penyelenggaraan pemilu yang memakan dana begitu besar, sedangkan pandemi Covid-19 belum juga usai.
Bahkan, Luhut sempat memaparkan adanya big data 110 juta warganet yang menginginkan pemilu 2024 agar ditunda.
Usai disemprot oleh Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, satu per satu menteri menunjukkan perubahan sikap. Mereka mundur teratur mematuhi perintah kepala negara.
Menko Luhut melalui juru bicaranya Jodi Mahardi memastikan bahwa akan patuh terhadap arahan presiden.
"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," ujar Jodi.
