Infografis
Suara.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode banyak dibicarakan sejak awal tahun 2022. Sekarang, Presiden Joko Widodo akhirnya secara tegas melarang seluruh jajaran menterinya untuk berbicara mengenai isu kontroversial itu.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," tegas Jokowi dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Sebelumnya, Presiden Jokowi turut meminta agar jajarannya fokus bekerja menangani berbagai kesulitan yang dihadapi rakyat.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujar Jokowi.
Lantas, siapa saja menteri yang sempat memberi pernyataan agar pemilu 2024 ditunda?
Tercatat terdapat tiga menteri yang pernah menggulirkan pernyataan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. Ketiga menteri itu adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Bahlil Lahadalia mengungkit wacana penundaan pemilu pertama kali pada Januari 2022. Ia menyebut usulan penundaan pemilu banyak disuarakan oleh para pengusaha yang bercerita kepadanya.
Adapun alasannya karena perlu waktu lebih untuk memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, sehingga pengusaha mengharapkan pemilu untuk ditunda.
Isu kontroversial tersebut diangkat lagi oleh Bahlil sekitar akhir Maret 2022. Ia menilai aspirasi itu sah-sah saja.
