Infografis
Suara.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode banyak dibicarakan sejak awal tahun 2022. Sekarang, Presiden Joko Widodo akhirnya secara tegas melarang seluruh jajaran menterinya untuk berbicara mengenai isu kontroversial itu.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," tegas Jokowi dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Sebelumnya, Presiden Jokowi turut meminta agar jajarannya fokus bekerja menangani berbagai kesulitan yang dihadapi rakyat.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujar Jokowi.
Lantas, siapa saja menteri yang sempat memberi pernyataan agar pemilu 2024 ditunda?
Tercatat terdapat tiga menteri yang pernah menggulirkan pernyataan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. Ketiga menteri itu adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Bahlil Lahadalia mengungkit wacana penundaan pemilu pertama kali pada Januari 2022. Ia menyebut usulan penundaan pemilu banyak disuarakan oleh para pengusaha yang bercerita kepadanya.
Adapun alasannya karena perlu waktu lebih untuk memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, sehingga pengusaha mengharapkan pemilu untuk ditunda.
Baca Juga: Diwanti-wanti Jokowi, Zulkifli Hasan Tegas Sebut Wacana Penundaan Pemilu Tak Akan Terwujud
Isu kontroversial tersebut diangkat lagi oleh Bahlil sekitar akhir Maret 2022. Ia menilai aspirasi itu sah-sah saja.
"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau bercerita apa saja boleh, termasuk penundaan pemilu. Jangan diharamkan," ujar Bahlil.
Wacana penundaan pemilu ikut disuarakan oleh Menko Airlangga dalam kunjungan kerjanya ke Siak, Riau, 24 Februari 2022. Airlangga mengungkap dirinya memperoleh usulan dari petani yang berharap pemerintahan Jokowi dapat terus berlanjut hingga tiga periode.
Airlangga yang juga berkedudukan sebagai ketua umum partai pun mengambil sikap bahwa dirinya harus siap menerima aspirasi itu. Ia lantas berjanji untuk membawa aspirasi itu agar dapat didiskusikan dengan partai politik lain.
"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain," kata Airlangga.
Menko Luhut juga membuat pernyataan yang senada dengan Bahlil dan Airlangga. Ia mengklaim telah menerima aspirasi rakyat yang berharap agar pemilu ditunda.
Luhut menyampaikan, banyak yang bertanya kepadanya terkait alasan penyelenggaraan pemilu yang memakan dana begitu besar, sedangkan pandemi Covid-19 belum juga usai.
Bahkan, Luhut sempat memaparkan adanya big data 110 juta warganet yang menginginkan pemilu 2024 agar ditunda.
Usai disemprot oleh Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, satu per satu menteri menunjukkan perubahan sikap. Mereka mundur teratur mematuhi perintah kepala negara.
Menko Luhut melalui juru bicaranya Jodi Mahardi memastikan bahwa akan patuh terhadap arahan presiden.
"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," ujar Jodi.
Jodi pun mengungkap, Luhut siap untuk fokus bekerja dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi virus Corona.
Menko Airlangga Hartarto tak banyak bicara saat diminta keterangan mengenai hal ini. Ia menganggap pernyataan Jokowi sudah jelas, sehingga tidak perlu ada penjelasan tambahan.
"Itu saya rasa itu sudah jelas. Kalau di dalam RUU itu normanya jelas, penjelasannya tidak perlu," kata Airlangga.
Tak hanya para menteri, beberapa politikus sempat menyuarakan wacana penundaan pemilu 2024, seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Hal tersebut membuat koalisi Jokowi menjadi terbelah. Partai Gerindra, Nasdem, PPP, dan PDI-P menolak wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Keempat partai itu menilai penundaan pemilu 2024 justru akan menabrak konstitusi dan merusak kualitas demokrasi.
Kontributor : Hayuning Ratri Hapsari
