Infografis
Suara.com - Mayoritas suara dari anggota Majelis Umum PBB memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan HAM PBB. Rusia jadi negara kedua yang ditangguhkan dari Dewan HAM setelah Libya pada tahun 2011 silam.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada hari Kamis (07/04).
Langkah ini diambil setelah Ukraina dan mitranya menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina.
"Kita perlu mengambil tindakan hari ini untuk menyelamatkan dewan dari keterpurukan," kata Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya sebelum pemungutan suara.
Baca Juga: Ini Dampak Penangguhan Keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB
Dari 193 anggota di majelis, 93 suara memilih untuk menangguhkan keanggotaan Rusia, 24 suara menentang, dan 58 suara abstain, memberikan suara mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk lolos.
Dibandingkan dengan pemungutan suara sebelumnya yang menuntut Rusia untuk segera mengakhiri invasinya di Ukraina, kali ini lebih banyak negara yang bersahabat dengan Rusia seperti Cina memilih menentang untuk menangguhkan keanggotaan Rusia daripada hanya abstain.
Lewat cuitannya di Twitter, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berterima kasih kepada para anggota yang memilih mendukung penangguhan Rusia dari Dewan HAM PBB.
"Penjahat perang tidak memiliki tempat di badan-badan PBB yang bertujuan melindungi hak asasi manusia," tulisnya.
Rusia berada di tahun kedua dari tiga tahun masa jabatannya di dewan yang berisikan 47 anggota tersebut.
Baca Juga: Bagaimana Dewan Keamanan PBB Bekerja dan Bisakah Mengakhiri Invasi Rusia?
Ancaman terselubung dari Moskow Jelang pemungutan suara, Rusia mengeluarkan peringatan bahwa negara-negara yang memilih "ya" atau "abstain" pada resolusi PBB kemarin akan dipandang sebagai "isyarat tidak bersahabat".
Rusia mengatakan bahwa negara-negara tersebut akan menghadapi konsekuensi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memilih abstain dalam voting ini. Kampanye untuk menangguhkan Rusia dari anggota dewan diinisiasi oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Dilansir kantor berita Reuters, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Gennady Kuzmin menggambarkan langkah itu sebagai "langkah yang tidak sah dan bermotivasi politik."
Kuzmin kemudian mengumumkan bahwa Rusia telah memutuskan untuk keluar dari Dewan HAM PBB. Rusia adalah negara kedua yang keanggotaannya di Dewan HAM PBB dicabut, setelah Libya pada tahun 2011. Pada saat itu, Libya dipimpin oleh Moammar Gadhafi.
'Kondisi di Borodyanka lebih mengerikan dibanding Bucha'
Dokumentasi foto dan video dari Bucha, serta kota-kota lain di dekat ibu kota Kyiv yang sebelumnya diduduki Rusia, menunjukkan sejumlah warga sipil yang tewas.
Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka menemukan lebih dari 300 mayat, 50 di antaranya tampak seperti dieksekusi.
Rusia telah membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa gambar-gambar itu adalah rekayasa.
Sebagian besar negara Barat telah menolak klaim ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada hari Kamis (07/04) bahkan mengatakan situasi di kota Borodyanka di luar Kyiv lebih buruk daripada yang terjadi di kota Bucha.
"Upaya membersihkan puing-puing di Borodyanka telah dimulai. Ini jauh lebih mengerikan di sana. Bahkan lebih banyak korban oleh pasukan Rusia," kata Zelenskyy.
Pasukan Rusia dilaporkan telah ditarik keluar dari wilayah itu sekitar seminggu yang lalu.
Sebelumnya, Ukraina menuduh Rusia menargetkan warga sipil dan bangunan tempat tinggal dengan serangan-serangannya.
Sebuah serangan yang melanda rumah sakit anak-anak dan bangsal bersalin mengundang kecaman internasional. rap/ha (Reuters, AFP)
