Infografis
Suara.com - Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Ahmad Yani, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak cukup hanya meminta menteri-menterinya setop bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Iya mulai mau menunda pemilu atau 3 periode kalau memang presiden menyatakan minta penghentian tidak cukup hanya itu," kata Yani saat dihubungi, Jumat (8/4/2022).
Yani mengatakan, seharusnya Jokowi tegas dan segera langsung melakukan penindakan jika memang ada menteri-menterinya bermanuver bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Termasuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
"(Jokowi) harus memecat menteri-menteri itu loh. Termasuk menteri segala menteri Luhut Binsar Panjaitan itu," kata dia.
Apalagi, kata Yani, Luhut dinilai telah melakukan kebohongan dengan menyatakan punya big data yang menyebut 110 juta warga setuju pemilu ditunda.
"Dan dia melakukan kebohongan kalo dia katakan big data buktinya nih rakyat melawan semua dan tanggal 11 ini ada gerakan mahasiswa," ungkapnya.
Untuk itu, Yani mendesak agar Jokowi bisa bertindak secara tegas, jika perlu memecat para menterinya jika pemerintahan ingin lebih harmonis.
"Nah itu seharus nya presiden, kalau memang presiden tidak dalam bagian harmonisasi itu presiden harus dengan tegas menindak dan memecat menteri-menterinya itu," tandasnya.
Diketahui, Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
