Infografis
Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai bahwa kekinian rakyat membutuhkan perubahan dan perbaikan dari kinerja pemerintah. Bukan melihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi marah-marah kepada para menteri-menterinya.
"Pertama, yang rakyat Indonesia butuhkan adalah perubahan dan perbaikan kinerja dari pemerintahan Joko Widodo yang berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari rakyat. Bukan aksi-aksi yang menimbulkan kehebohan dan terkesan mencari sensasi belaka, tanpa ada perubahan secara signifikan dalam substansi kebijakan maupun kinerja," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).
Menurutnya, kekinian butuh minyak goreng dan bahan pokok yang tersedia, dan tentunya dengan harga terjangkau. Ia mengatakan, percuma jika hanya marah tanpa adanya solusi.
"Kalau semprot sana-sini, tanpa ada perubahan dan solusi atas kesulitan yang dihadapi rakyat, ya, buat apa? Kedua, aksi semprot dan teguran presiden kepada para menterinya yang diumbar ke publik, membuat rakyat melihatnya Presiden sedang menyalahkan para pembantunya," tuturnya.
Baca Juga: Soroti Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi Diprediksi Bakal Lengser Sebelum 2024
Herzaky menilai, Jokowi pernah menjelaskan jika para menterinya tidak punya visi dan misi, yang ada hanya visi misi presiden. Atas dasar itu artinya semua kegagalan dan keberhasilan pemerintahan saat ini, adalah tanggung jawab Presiden.
"Apakah ini menunjukkan Bapak Presiden sudah tidak bisa mengontrol para menterinya lagi? Sehingga perlu menunjukkan kemarahan di depan publik, agar mendapatkan dukungan publik untuk menegur menterinya?," ungkapnya.
![Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/10/2021). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/10/03/45200-partai-demokrat-herzaky-mahendra-putra.jpg)
Lebih lanjut, Herzaky justru mempertanyakan dan merasa curiga ada yang membuat Jokowi merasa seperti tersandera.
"Atau, jangan-jangan, ada sesuatu yang membuat Presiden tersandera? Tidak bisa mengganti para menteri atau pembantunya yang dirasa beliau tidak berkinerja baik?" tanya Herzaky.
Menteri Dilarang Koar-koar Tunda Pemilu
Baca Juga: Potret Aksi Demo Mahasiswa Tolak Presiden 3 Periode di Sejumlah Daerah
Diketahui, Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.
Akibat gejolak ekonomi global tersebut kenaikan inflasi pun tidak terelakkan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat di mana kini inflasinya mencapai 7,9 persen.
Padahal biasanya inflasi di Negeri Paman Sam itu berada di bawah 1 persen. Di Uni Eropa juga mengalami kenaikan inflasi hingga 7,5 persen.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta kepada menteri untuk memiliki rasa sensitif atas apa yang tengah dirasakan oleh masyarakat saat ini. Ia sempat menyentil para menteri yang tidak memberikan penjelasan penyebab naiknya harga minyak goreng maupun harga BBM salah satunya ialah Pertamax.
"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi, yang kedua Pertamax, menterinya juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati," tuturnya.
Hal yang ia mau ialah apabila ada kebijakan kenaikan harga seperti itu, para jajarannya senantiasa menerangkan penyebabnya kepada rakyat. Ia tidak mau kalau pemerintah malah dituding masyarakat tidak bekerja sama sekali.
"Kenapa Pertamax (naik), diceritain dong pada rakyat, ada empati kita gitu loh. (Ini) enggak ada... yang berkaitan dengan energi, enggak ada. Perlu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi," ujarnya.
