Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disentil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto. Bambang Wuryanto meminta Jokowi agar tidak asal dalam memilih menteri.
Seperti diketahui, Jokowi memberikan teguran kepada para menterinya untuk tidak berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024.
Menurut Bambang, dalam memilih menteri ada cara tertentu. Hal tersebut agar Jokowi berhasil meraih hasil kerja yang baik.
"Maka kalau milih menteri ke depan, cek track recordnya. Karena dari jejak rekamnya itu akan muncul," kata Bambang Wuryanto, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (8/4/2022).
Bambang menyebut bahwa pengecekan latar belakang menteri sangat penting untuk dilakukan.
Pengecekan tersebut dilakukan mulai dari rekam jejak sekolah hingga pekerjaan.
Lebih lanjut, Bambang menilai Jokowi perlu mencontoh cara Soeharto dalam memilih menteri.
Pasalnya, Soeharto melakukan tracing atau pelacakan selama dua tahun untuk mengetahui karakter seseorang yang akan diangkat jadi menteri.
Tak hanya itu, sebelum mengangkat Akbar Tanjung menjadi menteri, Soeharto harus menikahkannya dengan Krisnina Maharani.
Baca Juga: Mahasiswa Bakal Geruduk Istana 11 April, Polisi Belum Terima Pemberitahuan Aksi Demo Jokowi
"Agar ada karakter yang lebih soft. Sampai begitu, lho. Tujuannya, agar Akbar Tanjung memiliki karakter lembut ketika menjabat menteri," ungkapnya.
Bambang menilai penelusuran rekam jejak calon menteri juga perlu dilakukan.
"Jika track recordnya bagus, muncul karakter intergritas, muncul kompetensi. Jangan langsung prat pret. Ini juga buuh ketelitian yang cermat," tandasnya.
Sebelumnya, Jokowi memberikan pesan kepada menteri agar tak menimbulkan polemik di masyarakat.
Para menteri diminta untuk fokus bekerja dan menyingkirkan hal lain seperti hal yang bersifat politik.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ungkapnya.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar para menteri berhenti ikut campur soal pemilu.
"Jangan sampai ada yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," tandasnya.
