Infografis
Suara.com - Wacana mengenai penundaan pemilu 2024 telah menjadi polemik yang memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Berbagai pihak telah buka suara memberikan pandangannya mengenai penundaan pemilu tersebut. Masyarakat umum, akademisi, bahkan hingga jajaran menteri presiden turut berbicara soal penundaan pemilu 2024.
Akhirnya, presiden memutuskan untuk melarang jajaran menteri buka suara mengenai penundaan pemilu 2024.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," ujar Jokowi kepada jajaran para menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang disiarkan melalui kanal resmi Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Jokowi juga meminta para menteri untuk memiliki sense of crisis dan fokus ke hal-hal yang urgen seperti kenaikan harga bahan pokok yang mencekik.
Baca Juga: Sudah Dilarang Jokowi, Menteri yang Masih Bicara Soal Penundaan Pemilu Layak Dicopot?
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," lanjut Jokowi.
Kendati demikian, beberapa jajaran menteri telah terlanjur bersuara tentang penundaan pemilu 2024. Siapa saja menteri-menteri tersebut? Simak daftar berikut.
![Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto. (Kiri[Suara.com/Ria Rizki])](https://media.arkadia.me/v2/articles/souparmand/rJI2oKYtkHP20ntj9yH67VztaRvhvz3O.png)
Sosok Menteri (Menko) Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengutarakan persepsinya mengenai penundaan pemilu 2024.
Airlangga memberikan tanggapannya mengenai penundaan pemilu tersebut mewakili Partai Golkar saat dilayangkan pertanyaan pada pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Baca Juga: Kunjungi Jambi, Presiden dan Ibu Negara Luncurkan BLT Minyak Goreng dan Menyapa Warga
Bagi Airlangga, penundaan pemilu tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat.
"Aspirasi tidak boleh ditolak, apalagi Golkar, suara Golkar suara rakyat. Nah itu demikian ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketum-ketum partai," jawab Airlangga.
2. Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia secara langsung memberikan usulan agar pemilihan presiden diundur yang berimbas ke perpanjangan masa jabatan Jokowi. Bahlil mengusulkan penundaan tersebut atas alasan pemerintah dapat fokus ke pemulihan pascapandemi
![Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menhadiri Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi di Istora Senayan, Selasa (29/3/2022). [Suara.com/Ria]](https://media.arkadia.me/v2/articles/souparmand/0OTOszJie4STdTEO3ykuUuQhsSNkSLbi.png)
Penundaan pemilu 2024 juga turut disorot oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Tak tanggung-tanggung, Luhut juga telah menyiapkan data aspirasi masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu tersebut.
Data yang Luhut paparkan terbilang fantastis, lantaran ia mengklaim bahwa data tersebut diambil dari 110 juta big data.
Mengenai kesesuaian dengan konstitusi yang berlaku, Luhut merespon dengan mengingatkan bahwa konstitusi pada akhirnya menempuh pertimbangan lembaga legislatif.
Wacana Luhut tersebut sontak dikritik oleh berbagai lapisan masyarakat yang menilai wacana tersebut memiliki segudang konsekuensi.
Lantas, Luhut kembali melontarkan pertanyaan yang menyindir asumsi masyarakat tersebut.
"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pengin jadi gini, takut tertunda," terang Luhut saat diundang podcast Deddy Cobuzier pada Jumat (11/3/2022).
Kontributor : Armand Ilham
