Asal Mula Wacana Penundaan Pemilu 2024: Dari Bisikan Menteri, Didukung Apdesi, Disetop Jokowi

Suara.com - Dinamika politik pada 2022 berlangsung sangat menarik dan penuh intrik. Sejak awal tahun, asal mula wacana penundaan Pemilu 2024 mulai santer beredar. “Orator”-nya pun beragam mulai para menteri, ketua partai politik hingga organisasi kepala desa. Padahal sebelumnya isu seperti ini sangat tabu dibicarakan karena menyangkut konstitusi.

Sekitar tiga bulan isu tersebut bergulir, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara. Jokowi meminta menterinya berhenti membahas soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Berikut asal mula penundaan Pilpres 2024 berikut kronologinya.

1. Diawali Pernyataan Menteri Investasi

Wacana penundaan pemilu awalnya diembuskan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada 10 Januari 2022. Dia menyebut para pengusaha berharap pemilu ditunda untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, PKS: Agak Lucu...

“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” ujarnya saat itu.

2. Muhaimin Ikut Menabuh Gendang

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin juga ikut menyokong soal penundaan pemilu. Cak Imin mengatakan Presiden Jokowi tentu akan setuju dengan penundaan pemilu jika semua partai kompak. Dia menilai pemerintah menunggu keputusan dari partai.

“Kalau partai-partai kompak, pasti setuju, tapi kalau partai-partai nggak kompak, ya nggak tahu,” kata Cak Imin di Pendopo Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Jatim), Senin (7/2/2022).

3. Nasdem & Golkar Bersikap

Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Soal Penundaan Pemilu, JoMan: Bukti Presiden Demokratis

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, tak menampik pernah membahas isu penundaan Pemilu 2024. Surya mengatakan dirinya dan Airlangga membahas sesuai perspektif masing-masing. Meski berbeda sikap, dia tak ingin perbedaan tersebut jadi polemic berkepanjangan.

“Kita berbicara dari perspektif partai yang ada yang semuanya adalah mencari pemikiran-pemikiran yang lebih bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kesepakatannya jelas, kita bersama-sama tidak lagi mempermasalahkan masalah itu,” ujar Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022).

“Kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap. Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada.”

4. Zulhas Setuju Penundaan, Asal…

Wacana penundaan Pemilu kian liar setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan jmenyatakan setuju atas hal tersebut. Namun dia yakin usulan penundaan itu akan gagal.

Hal ini disampaikan Zulhas saat menghadiri kegiatan di kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (11/3/2022). Zulhas awalnya menyampaikan syarat agar pemilu itu ditunda.

“Pilpres itu ada syaratnya, pertama menurut Undang-Undang Dasar, dipilih sekali, baru diperpanjang sekali, jadi dua kali. Kalau mau ditambah, artinya harus ada amandemen Undang-Undang Dasar. Ini yang konstitusional,” kata Zulhas.

4. Big Data Ala Luhut

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, semakin memanaskan wacana penundaan Pemilu 2024. Dia mengklaim punya big data yang menyebut ada 110 juta warga yang ingin pemilu ditunda untuk menjaga kondisi sosial politik dan ekonomi. Hal itu disampaikan Luhut dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022).

“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” ujarnya.

5. Apdesi Turun Gunung

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pimpinan Surta Wijaya ikut bermain api dalam wacana penundaan Pemilu 2024. Dalam acara Silatnas Apdesi pada akhir Maret 2022, sejumlah kepala desa meneriakkan tiga periode saat Presiden Jokowi meninggalkan acara.

Apdesi sendiri sempat ingin berdeklarasi untuk Jokowi tiga periode di acara tersebut sebelum dilarang oleh Luhut. Gerakan Apdesi versi Surta Wijaya ini bikin geram Apdesi pimpinan Arifin Abdul Majid yang sudah memiliki SK Kemenkumham.

6. Bahlil Kembali Bersuara

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, kembali berbicara ihwal usulan penundaan gelaran Pemilu 2024 bulan lalu. Dia mengklaim stabilitas politik berdampak positif bagi dunia investasi. Bahlil menilai kepastian terkait usulan penundaan pemilu dapat menguntungkan pengusaha. Hal itu dengan catatan usulan penundaan Pemilu ditindaklanjuti sesuai mekanisme UU.

Dengan catatan, kata dia, usulan penundaan Pemilu ditindaklanjuti sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

7. Jokowi Ambil Sikap

Presiden Jokowi akhirnya melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden setelah isu tersebut bergulir liar sejak awal tahun 2022. Jokowi meminta para menteri sensitif dan punya rasa empati pada kesulitan rakyat.

“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah dalam menghadapi krisis dan inflasi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pada Selasa (5/4/2022).

Di akhir pidato, Jokowi meminta para menteri tidak bikin polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” tegas Presiden.