Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Rakyat Arvindo Noviar menanggapi soal larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk para menteri.
Jokowi diketahui melarang menteri untuk berbicara mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Arvindo Noviar, Jokowi tak bisa melakukan hal serupa kepada rakyat.
Arvindo mengatakan, Jokowi tidak bisa membungkam rakyat yang tetap ingin presiden 3 periode.
Baca Juga: Bagi-bagi BLT Minyak Goreng Di Jambi, Jokowi: Semoga Meringankan Beban Pedagang Kecil
"Karena jika kita bicara demokrasi, maka artinya kita bicara tentang 'rakyat berkuasa'. Maka, serahkan saja pada rakyat dan partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat," kata Arvindo, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (7/4/2022).
Selain itu, Arvindo mengatakan bahwa partai yang menolak penundaan peilu karena memiliki calon yang ingin menggantikan petahana.
"Namun, (mereka) tidak punya kepercayaan diri melawan Jokowi," jelasnya.
"Artinya, semua tahu kalau Jokowi diizinkan maju kembali pada 2024, maka tidak ada yang setara karena Jokowi masih merebut hati rakyat secara mayoritas di antara tokoh-tokoh yang tersedia," imbuhnya.
Selanjutnya, rakyat yang ingin Jokowi tetap memerintah karena memiliki kelengkapan sebagai presiden.
Baca Juga: Dianggap Melanggar, DPR Minta Kepala Desa yang Deklarasi Jokowi 3 Periode Diberi Sanksi
"Jangan terlalu mendewa-dewakan reformasi yang memang banyak sekali melahirkan produk legislasi yang anti-kepentingan nasional, termasuk pembatasan masa jabatan presiden yang kontraproduktif," tandasnya.
Meski demikian, Arvindo menegaskan dirinya tetap mendorong UUD 1945 diamandemen dan kembali seperti semula.
"Sikap saya masih sama, kembalikan UUD 2002 ke UUD ke 1945 yang asli dan serahkan pada rakyat. Jika rakyat berkehendak Jokowi lagi, maka 2024 Jokowi lanjut," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi memberikan pesan kepada menteri agar tak menimbulkan polemik di masyarakat.
Para menteri diminta untuk fokus bekerja dan menyingkirkan hal lain seperti hal yang bersifat politik.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ungkapnya.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar para menteri berhenti ikut campur soal pemilu.
"Jangan sampai ada yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," tandasnya.
