Ratusan demonstran Kamis (31/3) lalu, berusaha merangsek masuk ke kediaman Presiden Gotabaya, namun digagalkan aparat kepolisian.
Sejak malam itu, pemerintah di ibukota "de jure" Sri Jayewardenepura Kotte menerbitkan larangan berkumpul dan memblokir situs media sosial.
Tentara juga dikerahkan ke kota-kota besar untuk mengamankan ruang publik. Tapi langkah tersebut gagal meredam protes yang terus menjalar.
Pada Senin (4/4), giliran rumah Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa di Tangalle yang diserbu demonstran.
Kota di distrik Hambantota itu dikenal sebagai kantung terbesar pendukung klan Rajapaksa.
Beberapa jam sebelumnya, ratusan pendemo mengepung Istana Kepresidenan dan Perdana Menteri di kota pelabuhan Kolombo.
Posisi Presiden Gotabaya kian terdesak ketika semua anggota kabinet, sebanyak 26 menteri, mengundurkan diri, Senin (4/4) kemarin.
Dia mencoba menyelamatkan kekuasaan dengan menawarkan oposisi untuk mengisi posisi yang kosong.
Namun tawaran itu bertepuk sebelah tangan. "Dia pasti sudah tidak waras untuk bisa berpikir bahwa anggota parlemen oposisi mau menyelamatkan pemerintahannya dari kehancuran,” kata Anura Dissanayake, anggota fraksi kiri dari Partai Fron Pembebasan Rakyat (JVP).
Baca Juga: Ditinggal Menteri Sendiri, Presiden Sri Lanka Ajak Oposisi Berkuasa
"Kami tidak akan bergabung dengan pemerintahan ini,” timpal Eran Wickramaratne dari partai oposisi terbesar, Samagi Jana Balawegaya (SJB) "Keluarga Rajapaksa harus mengundurkan diri,” katanya.