Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait permintaan kontribusi pegawai lembaga antirasuah itu dalam memberikan donasi untuk membantu masyarakat korban bencana hingga pandemi Covid-19.
Korpri KPK sebagai penanggung jawab iuran pegawai KPK yang ikut berkontribusi dalam penggalangan dana ini diminta secara sukarela dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa solidaritas. Tanpa, adanya unsur paksaan sekalipun.
"Saling berbagi terhadap sesama. Pengumpulan donasi ini bersifat sukarela tanpa adanya unsur pemaksaan," kata Pengurus Korpri KPK, Yonathan Demme Tangdilintin dalam keterangannya, Kamis (7/4/2022).
Yonathan yang juga sebagai Ketua Satgas Covid-19 KPK menyebut donasi yang terkumpul nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Bukan, hanya untuk membantu dikalangan internal KPK saja.
"Di antaranya, para pegawai dan pihak terkait di lingkungan KPK yang terdampak pandemi Covid-19, serta para warga yang terdampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia," kata dia.
"Selanjutnya, penggunaannya akan dilaporkan secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pegawai KPK," imbuhnya.
Yonathan menjelaskan donasi yang diminta dari iuran pegawai KPK bukan pertama kali dilaksanakan saat ini. Namun, sejak tahun 2021 sudah dilaksanakan untuk membantu penanganan Covid-19.
"Terbukti telah memberi dampak nyata bagi para penerimanya. Di mana pada saat itu dana solidaritas tersebut secara khusus ditujukan bagi para pegawai dan pihak terkait di lingkungan KPK yang sedang tertimpa musibah Covid-19," ujar Yonathan.
Maka itu, Yonathan berharap solidaritas dalam kebaikan ini dapat terus berlanjut. Sebagai aksi nyata gotong-royong dan saling membantu antar-sesama.
Baca Juga: Benarkan Ada Minta Sumbangan, Begini Penjelasan KPK Soal Permintaan Donasi Kepada Pegawai
Untuk donasi tahun ini, kata Yonathan, KPK mengumpulkan iuran dari pegawai KPK diperuntukan bukan hanya bagi internal KPK yang membutuhkan bantuan. Tapi, juga akan disumbangkan kepada masyarakat lainnya yang sedang tertimpa bencana. Pelaksanannya, KPK akan bekerja sama dengan lembaga sosial dalam pendistribusiannya.
"Agar pengumpulan donasi ini terkoordinasi dengan baik, KORPRI KPK memfasilitasi pengumpulan, pemanfaatan, hingga pelaporannya. Sehingga pengelolaan donasi kemanusiaan ini transparan dan akuntable untuk dipertanggungjawabkan kepada seluruh pegawai KPK," ucap Yonathan.
Maka itu, Yonathan berharap semua pihak dapat memaknai pengumpulan dan penyampaian donasi ini secara positif.
"Sebagai penguat rasa kebersamaan untuk saling tolong-menolong, tidak terbatas hanya antar-pegawai KPK saja, namun juga masyarakat yang lebih luas," imbuhnya.
Sebelumnya, Dari Surat Edaran (SE) yang diterima sejumlah awak media. KPK meminta kepada pegawai tetap hasil dari alih status maupun pegawai negeri yang ditugaskan di KPK dianjurkan secara sukarela membantu donasi.
Donasi tersebut ada patokan berbeda-beda yang diminta dari setiap struktur pegawai di KPK. Untuk Jabatan JPT Madya minimal donasi Capai Rp 3 juta.
Kemudian, Jabatan JPT Pratama Rp 2 juta; Jabatan Administrator dan JF Ahli Madya Rp 1 juta; JF Ahli Muda dan JF Ahli Pratama Rp500 ribu; dan Pelaksana dan JF Keterampilan Rp 250 ribu.
"PNS KPK dengan jabatan pelaksana sumber alih status pegawai tidak tetap juga dapat berkontribusi pada aksi KPK peduli secara sukarela," imbuhnya.
Dalam SE ini pun, pengumpulan donasi akan disalurkan ke lokasi-lokasi seperti bencana alam di Sumatera Barat; Bencana alam di Banten; Daerah lain yang membutuhkan, yang akan ditentukan kemudian; dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di lingkungan KPK.
