Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mengatasi bencana alam akibat perubahan iklim. Terkait hal itu, politikus PKS ini menantang agar pemerintah berani menghentikan proyek-proyak yang memicu kerusakan lingkungan.
Johan awalnya menyoroti besaran anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim sangatlah kecil, yakni hanya 2,3 persen dari total belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar Rp 11,22 triliun.
Johan menyebut hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani dampak perubahan iklim.
“Hal ini patut dipertanyakan karena negara kita merupakan kawasan rawan bencana dan pasti diperlukan anggaran yang memadai untuk menahan laju perubahan iklim” kata Johan, Rabu (6/4/2022).
Baca Juga: Libur Lebaran Ditambah Cuti Bersama, Ketua DPR Ingatkan Pemda Antisipasi Keramaian di Tempat Wisata
Dia menyebut belanja utama KLHK diperuntukkan dengan tujuan untuk penurunan laju deforestasi dan menjaga kondisi lingkungan pada toleransi yang dibutuhkan, namun pada porsi anggaran sangat tidak memadai.
“Saya minta KLHK lebih serius melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi, demikian juga komitmen untuk membentuk 20.000 kampung iklim untuk penguatan aksi lokal pengendalian perubahan iklim," ujarnya.
Politisi PKS ini menyayangkan kecilnya porsi anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim padahal menurutnya negara harus memiliki kewaspadaan sebagai daerah rawan bencana yang diperparah dengan perubahan iklim yang akan menambah jumlah kejadian bencana.
“Saya mendorong KLHK menyiapkan anggaran yang memadai untuk mencegah dan menangani bencana serta menahan laju perubahan iklim” ucap Johan.
Dia juga menyoroti soal pentingnya pengawasan ketika kelestarian dan produktivitas digabung dalam satu tema pembangunan LHK yaitu produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Panja Vaksin DPR: Pemerintah Berdosa jika Tak Berikan Vaksin Halal ke Masyarakat
Menurutnya saat ini oligarki telah menguasai dan mengatur pembangunan, sehingga harus ada sistem pengawasan ketat untuk memastikan hutan tetap lestari dan produktivitas hutan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
“Saya minta pemerintah berani menghentikan berbagai proyek yang akan merusak kawasan hutan secara masif yang berujung pada bencana ekologis, ancaman deforestasi harus selalu dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan demi masa masa depan kehidupan dan tanah air negara kita."
