Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K Harman, menilai pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta para menterinya setop bicara penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, dianggap masih belum cukup.
Benny mengatakan, seharusnya Jokowi secara pribadi juga harus juga setop bicara penundaan pemilu dan perpajangan masa jabatan.
"Pernyataan itu (Jokowi minta menteri setop bicara) perlu, tapi belum cukup. Penting tapi yang terpenting lagi dia sendiri," kata Benny saat dihubungi, Kamis (7/4/2022).
Benny menyampaikan, seharusnya Jokowi dengan tegas juga menyampaikan tidak akan menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan.
Baca Juga: Mahasiswa Tak Puas Jokowi Cuma Larang Menteri Bahas Presiden 3 Periode, Tuntut Ini
"Dan yang terpenting lagi, Presiden Jokowi harus dengan tegas menyatakan: 'Saya tidak akan menunda Pemilu dan tidak akan menjabat presiden tiga periode'," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menilai, pernyataan tegas memang sangat diperlukan. Menurutnya, pernyataan akan taat pada konstitusi saja dirasa belum lah cukup.
"Pernyataan akan patuh pada konstitusi saja dianggap tidak tegas dan masih mendua. Itu yang ditunggu rakyat," ujar dia.
Diketahui, Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Baca Juga: Utang Pemerintah Jokowi Tembus Rp 7.000 Triliun, PKS: Ini Lampu Kuning Untuk Negara
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.
Akibat gejolak ekonomi global tersebut kenaikan inflasi pun tidak terelakkan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat di mana kini inflasinya mencapai 7,9 persen.
Padahal biasanya inflasi di Negeri Paman Sam itu berada di bawah 1 persen. Di Uni Eropa juga mengalami kenaikan inflasi hingga 7,5 persen.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta kepada menteri untuk memiliki rasa sensitif atas apa yang tengah dirasakan oleh masyarakat saat ini. Ia sempat menyentil para menteri yang tidak memberikan penjelasan penyebab naiknya harga minyak goreng maupun harga BBM salah satunya ialah Pertamax.
"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi, yang kedua Pertamax, menterinya juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati," tuturnya.
Hal yang ia mau ialah apabila ada kebijakan kenaikan harga seperti itu, para jajarannya senantiasa menerangkan penyebabnya kepada rakyat. Ia tidak mau kalau pemerintah malah dituding masyarakat tidak bekerja sama sekali.
"Kenapa Pertamax (naik), diceritain dong pada rakyat, ada empati kita gitu loh. (Ini) enggak ada... yang berkaitan dengan energi, enggak ada. Perlu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi," ujarnya.
