Infografis
Suara.com - Partai nonkoalisi pemerintah mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengkritisi pernyataan orang nomor satu Indonesia tersebut kepada para menterinya terkait penundaan pemilu.
Partai Demokrat sebagai partai di luar koalisi partai pemerintah, menyusul PKS yang mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi kepada para menteri di kabinet.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, semestinya sedari awal Presiden Jokowi tegas melarang para menteri mengurusi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Bukan justru membiarkannya hingga saat ini dua wacana itu menjadi bola liar. Mengingat belakangan wacana tersebut hanya menimbulkan kegaduhan di publik.
"Ya saya pikir ya kita hargai ya kalau memang itu sudah benar-benar statemen-nya sudah jelas menyatakan gitu. Iya itu seharusnya sejak awal sudah harus dilakukan. Tapi ya lagi-lagi terima kasih kalau itu betul- di secara resmi dinyatakan," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Namun begitu, berbeda dengan PKS, Demokrat menilai apa yang menjadi permintaan Jokowi kepada menteri itu sudah menegaskan sikap Jokowi.
Sehingga, menurut Syarief tidak perlu lagi ada pernyataan penegasan lain, cukup dipatuhi apa yang menjadi perintah presiden.
"Saya pikir sudah cukup. Pak Jokowi sudah bilang kepada semua menterinya kan? Yaudah cukup itu. Sekarang persoalannya menterinya ikut nggak," kaya Syarief.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera tetap mengkritisi Presiden Jokowi seirirng orang nomor satu di Indonesia itu meminta jajaran menteri tidak lagi bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Mardani seharusnya penegasan itu datang dari Jokowi sendiri selaku presiden. Sebab kata Mardani penegasan yang ditunggu adalah penegasan soal sikap Jokowi itu sendiri.
"Agak lucu Pak Jokowi meminta menterinya tidak bicara mengenai penundaan. Karena yang ditunggu pernyataan jelas Pak Jokowi bahwa Pemilu dilaksanakan 14 April 2024," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (6/4/2022)
Karena itu Mardani mendesak Jokowi untuk menegaskan kembali mengatasnamakan dirinya menyoal dua wacana yang berhembus di publik tersebut.
"Ayo Pak Jokowi bicara segera. Rakyat menunggu. Jangan buang-buang energi," ujarnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.
