Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim menilai larangan Presiden Jokowi ke menteri agar tidak bicara penundaaan Pemilu patut diapresiasi. Ia berharap larangan itu benar-benar dapat dipatuhi jajaran kabinet.
Semestinya dengan permintaan Jokowi secara resmi itu ke depan tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden hingha 2027 dan presiden tiga periode.
"Dalam arti luas, perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode," tutur Luqman kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Wakil Ketua Komisi II DPR ini sepakat dengan Jokowi bahwa seluruh energi negara ini seharusnya memang fokus untuk mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita.
Menteri-menteri pun juga sebaiknya fokus menangani segala persoalan yang membuat rakyat semakin, mulai kenaikkan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Bukan malah sebaliknya, mengurusi persoalan di luar bidang kementerian.
"Sangat tidak etis jika elite-elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya!" kata Luqman.
Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Baca Juga: Legislator PKS Kritik Presiden: Agak Lucu Jokowi Minta Menteri Tak Bicara Tunda Pemilu
Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.
