Infografis
Suara.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menanggpi pernyataan Presiden Jokowi yang melarang kabinet berbicara isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Baidowi, penegasan itu membuktikan bahwa kedua wacana tersebut bukan datang dari Jokowi.
Dengan begitu, pernyataan Jokowi dengan sendirinya menjawab dugaan-digaan liar yang selama ini dialamatkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Itu menegaskan bahwa usulan penundaan Pemilu bukan dari presiden sehingga tak ada lagi dugaan-dugaan liar di lapangan," kata Baidowi kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Sementara itu, terkait sikap PPP sendiri sebagai partai koalisi di pemerintah, Baidowi menegaskan bahwa pihaknya taat terhadap aturan konstitusi.
"PPP menegaskan taat konstitusi bahwa siklus pemilu lima tahun sekali dan masa jabatan presiden lima tahun dan hanya bisa dipilih kembali untuk sekali masa jabatan," ujar Baidowi.
Larang Menteri Bahas Pemilu dan Isu 3 Periode
Diketahui, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
Baca Juga: Alasan Harga Pertamax Naik Jadi Rp 12.500 Per Liter, Ini Penjelasan Presiden Jokowi
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
