PKS Minta Jokowi Berani Hukum Menteri-menteri Termasuk Luhut jika Tetap Ngotot Suarakan Tunda Pemilu

Rabu, 06 April 2022 | 13:43 WIB
PKS Minta Jokowi Berani Hukum Menteri-menteri Termasuk Luhut jika Tetap Ngotot Suarakan Tunda Pemilu
Presiden Joko Widodo diminta tegur Luhut jika masih suarakan penundaan Pemilu. [Youtube Sekretariat Presiden/ tangkap layar]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid berharap segala manuver untuk merealisasikan wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode dapat segera berhenti. Termasuk manuver yang dilakukan oleh jajaran menteri di kabinet.

"Semoga manuver-manuver untuk tiga periode atau penundaan pemilu segera berhenti," kata Hidayat kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Harapan itu muncul seiring adanya penegasan dari Presiden Jokowi yang melarang para pembantunya di kabinet menyuarakan wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Hidayat, nantinya Jokowi benar-benar harus tegas untuk menegur atau menghukum jajaran menteri yang ngotot menyuarakan apa yang sudah dilarang. Termasuk berani menegur Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang belakangan kerap bermanuver terkait dua wacana tersebut.

Teguran dan hukuman itu, kata Hidayat juga harus diberikan kepada para relawan.

"Betul. Semua jajaran menko dan lain-lain, termasuk partai koalisi dan relawan-relawan Jokowi juga," kata Hidayat.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI ini menanggapi positif larangan Presiden Jokowi kepada jajaran agar jangan lagi suara-suara penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Hidayat penegasan dari Jokowi seperti itu memang merupakan hal diinginkan.

"Bagus sekali. Penegasan tak bersayap seperti ini yang diharapkan," kata Hidayat.

Baca Juga: Ngabalin Minta Mahasiswa Tak Main Ancam Jokowi Soal Demo Besar, Mardani PKS: Mahasiswa Nggak Perlu Takut!

Kendati begitu, di sisi lain PKS berharap apa yang menjadi pernyataan tegas dari Jokowi itu tidak berbalik atau diralat di kemudian hari.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI