Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, turut berkomentar menanggapi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang meminta kepada mahasiswa untuk tidak main melemparkan ancaman apalagi kepada kepala negara.
Sebelumnya memang Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan sikap terhadap tuntutannya.
Mardani mengatakan, mahasiswa mempunyai hak sebagai penjaga nurani negeri. Jika berkaca reformasi kala 1998 juga digerakkan oleh para mahasiswa.
"Haknya mahasiswa menjadi penjaga nurani negeri. Reformasi 1998 digerakkan oleh para mahasiswa. Jadi wajar jika pembatasan dua periode terancam mahasiswa bergerak," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (6/4/2022).
Mardani menilai, kekinian mahasiswa tak perlu takut meski pihak Istana merespons ancaman atau ultimatum diberikan dengan hal yang kontraproduktif. Pasalnya mahasiswa kerap kali mendapatkan perlakuan refresif ketika melakukan aksi.
"Tentang ancam mengancam, mahasiswa seringnya jadi korban penangkapan dan pemukulan. Nggak usah takut," tuturnya.
Lebih lanjut, Mardani mengatakan yang kerap melakukan aksi anarkis adalah para penguasa. Sehingga menurutnya mahasiswa tak perlu gentar menyuarakan aspirasinya.
"Yang anarki biasanya yang berkuasa. Bukan mereka yang menjaga nurani bangsa," tandasnya.
Diketahui, AMI telah menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2022) lalu. Adapun tuntutan aksi massa adalah menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Skenario Jokowi 3 Periode Dibongkar, Mirip Seperti yang Dikatakan Amien Rais?
Perwakilan AMI, Bayu Satria Utomo mengatakan, penolakan penundaan Pemilu yang berujung pada perpanjangan masa jabatan Presiden perlu disikapi. Tentunya, oleh Joko Widodo (Jokowi) selaku orang nomor satu di Indonesia.
