Infografis
Suara.com - Vonis tiga tahun penjara terhadap Munarman dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme lebih rendah ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni delapan tahun.
Dalam menjatuhkan vonis terhadap eks Sekretaris Umum FPI tersebut, majelis hakim mempunyai pandangan yang berbeda dengan JPU.
Beda pandangan itu berada pada penerapan pasal yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Munarman. Jika JPU menuntut Munarman terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme merujuk pada dakwaan kedua, sedangkan hakim merujuk pada dakwaan ketiga.
"Putusan majelis hakim kami berbeda pendapat dengan penuntut umum, penuntut umum berpendapat dakwaan kedua yang terbukti, majelis hakim dakwaan ketiga," ucap Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (6/4/2022).
Baca Juga: Divonis 3 Tahun Penjara Kasus Terorisme, Ini Hal yang Memberatkan Munarman
Dalam putusannya, majelis hakim menyebut bahwa Munarman bersalah sebagaimana dakwaan ketiga JPU, yakni diyakini melanggar Pasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Dalam pasal itu disebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan :
- Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau hartakekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
Sementara itu, JPU dalam tuntutannya menyatakan Munarman bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua. Dakwaan kedua JPU menyebutkan, Munarman bersalah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme.
Menurut JPU, Munarman melanggar Pasal 15 juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
"Untuk pidananya penuntut umum meminta delapan tahun, untuk mejelis hakim menjatuhkan tiga tahun (penjara)," beber hakim.
