Surati Jokowi, Organisasi Papua Merdeka Desak Indonesia Segera Gelar Dialog Damai dengan PBB

Suara.com - Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memulai perundingan damai menyelesaikan masalah konflik bersenjata di Papua.

OPM mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan serangan bersenjata demi menghentikan korban jiwa dan memulai dialog damai, namun dialog itu harus ditengahi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Bangsa Papua mengajukan beberapa permintaan mutlak yang harus disetujui oleh Negara Indonesia melalui Anda, Presiden Joko Widodo. Segera menyurati ke Sekjen PBB, Mr Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB bahwa Indonesia berkeinginan menyelesaikan 'konflik bersenjata internasional ini' melalui mekanisme perundingan dan mediasi yang diatur sesuai Piagam PBB pasal 33 dan 34' sebagai negara dalam upaya penyelesaian pertikaian secara damai dan bermartabat," kata Ketua Dewan Diplomatik TPNPB-OPM, Akouboo Amatus Douw dalam suratnya kepada Jokowi yang diterima Suara.com, Rabu (6/4/2022).

Mereka menolak dialog damai dimoderatori Komnas HAM karena dianggap sebagai bagian dari pemerintah Indonesia.

Baca Juga: TPNPB-OPM Klaim Serangan Bom Mortir TNI/Polri Hanguskan 9 Rumah Warga Alguru

"Kami tolak Komnas HAM Indonesia memfasilitasi dialog damai karena mempunyai tujuan mengelabui ajakan Dewan HAM PBB “Urgent Aid” ke wilayah konflik bersenjata dan mengelabui Intervensi Dewan Keamanan PBB," tegasnya.

Dia juga mendesak Jokowi untuk mengakui ras Rakyat Papua Barat sebagaimana diakui sebagai bagian dari Melanesian Spearhead Group atau organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia.

"Pengakuan ini telah mencerminkan satu bangsa di wilayah pasifik yang sedang diinvasi oleh salah satu bangsa Asia yakni Indonesia. Anda ikut menyatakan Rusia Invasi Ke Ukraina namun sebaliknya Anda menginvasi wilayah hukum teritorial Papua Barat di wilayah Pasifik," ucap Akouboo.

Menurutnya konflik di Papua adalah konflik bersenjata internasional karena telah terbukti memenuhi dua unsur utama dalam definisi perang yakni sudah memulai berperang dan menunjukan perilaku pihak yang bertikai.

"Rakyat Papua Barat akan menunggu respon balik dari Anda, Tuan Presiden Republik Indonesia. Surat ini di buat demi nama Bangsa Papua Yang Bermartabat dan Merdeka," tutup Akouboo.

Baca Juga: Ngaku Dibombardir Mortir dan Senjata Kimia Beracun, OPM Sebut Serangan TNI Bikin Panik Masyarakat dan Rusak Kebun

Surat ini dibuat dari Australia pada 5 April 2022 oleh Akouboo yang adalah mantan suaka politik di Australia dan salah satu pemimpin gerakan kemerdekaan Papua di luar negeri.