Infografis
Suara.com - Vonis hukuman mati terhadap Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan belasan santri menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung vonis tersebut, namun tak sedikit yang menyayangkan dengan alasan hak asasi manusia (HAM).
Menanggapi itu, anggota DPR RI yang juga anggota Panja RUU TPKS Christina Aryani memandang wajar adanya pro dan kontra terkait hukuman mati.
Tetapi dalam kasus vonis terhadap Herry Wirawan, Christina mengatakan, hakim Pengadilan Tinggi Bandung tentunya sudah mempertimbangkan segala hal dengan matang sebelum akhirnya memutus vonis hukuman mati untuk Herry.
"Saya rasa hakim pengadilan tinggi sebagai judex facti telah mempertimbangkan dengan seksama, melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta dan aspek hukum dari perkara sehingga sampai pada putusan ini. Kita apresiasi hakim yang telah memutus sesuai kewenangan dan pertimbangannya," kata Christina kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Baca Juga: Profil Herri Swantoro, Hakim yang Jatuhkan Hukuman Mati ke Herry Wirawan
Karena itu, apa yang menjadi putusan majelis hakim perlu dihormati. Ia berharap vonis hukuman mati terhadap Herry Wirawan nantinya bisa memberikan efek jera.
"Harapan kami putusan ini bisa memberikan efek jera terhadap predator-predator yang masih berkeliaran di luar sana," kata Christina.
Komnas HAM Tak Setuju
Komnas HAM tidak setuju dengan vonis hukuman mati terhadap pelaku perkosaan 13 perempuan santri, Herry Wirawan (HW).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, vonis hukuman mati sudah dihapuskan dari sistem peradilan di banyak negara. Sebab hukuman mati tidak pernah terbukti memberikan efek jera dan melanggar HAM.
Baca Juga: Komnas HAM Tak Setuju Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Divonis Mati
"Kami selalu ingin mengingatkan pada penegak hukum terutama hakim kasasi yang mungkin saja ditempuh oleh terpidana atau pengacaranya. Kami berharap para hakim kasasi nanti mempertimbangkan satu tren global bahwa hukuman mati secara bertahap telah dihapuskan, hanya tinggal beberapa negara lagi yang mengadopsi hukuman mati, termasuk Indonesia," kata Taufan di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Taufan menegaskan hal ini semata-mata untuk mengeliminasi hukuman mati dalam sistem peradilan yang bertentangan dengan HAM, bukan tidak menghormati keadilan bagi orang-orang yang menjadi korban dari perilaku bejat Herry.
"Komnas HAM tentu saja sangat berempati pada korban. Korban adalah pihak yang utama untuk diperhatikan, karena itu kami juga sangat kuat mendorong agar ada proses restitusi, rehabilitasi, dan perhatian yang lebih serius dalam kasus Herry Wirawan maupun kasus lainnya kepada korban," tegasnya.
Dia membeberkan bahwa tidak ada hubungan antara hukuman mati dengan pengurangan jumlah kasus pidana yang sama, sehingga hukuman mati tidak serta merta memberikan efek jera yang luas di masyarakat.
"Kalau kita lihat kajian-kajian terkait dengan penerapan hukuman mati, tidak ditemukan korelasi antara penerapan hukuman mati dengan efek jera atau pengurangan tindak pidana. Baik tindak pidana kekerasan seksual, terorisme, atau narkoba dan lainnya," tutur Taufan.
Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengabulkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan 13 santriwati Herry Wirawan.
Ketua Majelis Hakim PT Bandung Herri Swantoro mengabulkan hukuman tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung, yang menghukum Herry pidana penjara seumur hidup.
"Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati," kata Herri Swantoro di Bandung, Jawa Barat, Senin.
