Infografis
Dipantau sampai Selasa (5/4/2022), petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 11 ribu warganet.
"Pak Luhut, walaupun data internal, 10RIBU lebih orang udah tandatangani petisi minta supaya dibuka datanya, nih. Gimana dong?" desak @ChangeOrg_ID.
"Jadi pejabat publik lagi ngomongin hajat publik malah punya data sendiri?" kata warganet.
"Pejabat publik, berpendapat soal urusan publik, diranah publik, tapi pake data internal yang gamau disampein ke publik," imbuh warganet lain.
"Stop penundaan pemilu.. 2024 harus ada pemilu dan terlaksana," desak warganet.
"Alaaaaahhh palingan warga pendatang dari daratan sono yg udah pake nama warga RI mana ada yg tau data sebenernya....wong dagangannya belum selesai juga tuh ....," sindir warganet lain.
"Data internal tapi mau dijadiin rujukan publik... Data internal buat rujukan internal lah," timpal yang lainnya.
Petisi selengkapnya bisa dicek di sini.
Baca Juga: ICW Tegaskan IKN Tak Bisa Jadi Alasan Penundaan Pemilu, Desak Luhut Buka Big Data ke Publik
