Infografis
Suara.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 masih terus menjadi perbincangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk memberikan kepastian mengenai wacana penundaan pemilu 2024.
Pengamat sosial politik Herry Mendrofa mendesak agar Jokowi segera memberikan tanggapan mengenai wacana tersebut.
Pasalnya, menurut Herry Mendrofa, sikap Jokowi sangat dinantikan banyak pihak.
Selain itu, Herry mengatakan tanggapan Jokowi dinilai penting agar wacana penundaan Pemilu 2024 tidak semakin menjadi-jadi.
Baca Juga: Puan Maharani Setuju Jokowi Salurkan BLT Minyak Goreng, Tapi Beri Pesan Ini ke Pemerintah
"Paling diperlukan adalah Jokowi mesti tegas mengakhiri polemik wacana 3 periode," kata Herry Mendrofa, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (5/4/2022).
Lebih lanjut, Herry Mendrofa mengatakan, Jokowi bisa menelusuri jajaran pemerintahannya jika terbukti memainkan isu tersebut.
"Jika perlu, lakukan reshuffle atau memberikan sanksi kepada pembantunya yang ikut dan menunggangi isu itu," bebernya.
Jokowi kemudian diminta untuk meniru Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, pada saat itu SBY mematuhi konstitusi.
"SBY mendorong peningkatan kualitas demokrasi, sekaligus proses regenerasi nasional. Mereka membuktikan diri sebagai negarawan sejati," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, 78,9 persen publik disebut menyatakan tegas menolak wacana atau usulan Pemilu 2024 ditunda. Hal itu merupakan hasil survei terbaru yang dilakukan lembaga Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC).
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani menjelaskan, pihaknya kembali mengukur publik soal wacana penundaan pemilu, kali ini dengan alasan pandemi covid-19. Hasilnya sebanyak 78,9 persen publik ingin pemilu tetap digelar di 2024 dan menolak untuk ditunda.
"Dalam hasil survei menunjukkan 78,9 persen publik mendukung pemilu harus tetap dilaksanakan pada 2024 walaupun pandemi Covid-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat," kata Deni dalam paparannya secara daring, Jumat (1/4/2022).
