Cek Fakta
Suara.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah melaporkan dugaan kartel minyak goreng yang diduga melibatkan sembilan perusahaan bidang minyak kelapa sawit atau CPO ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2022).
Koordinator Boyamin Saiman menyebut, alasan melaporkan sembilan perusahaan CPO ini diduga karena telah mengambil keuntungan lebih dengan mengekspor besar besaran minyak sawit ke luar negeri.
Sehingga, menimbulkan kelangkaan minyak goreng di kalangan masyarakat hingga kenaikan harga.
"Jadi, laporan resmi surat dilampiri data-datanya. Bahwa ini ada keuntungan besar-besaran (9 perusahaan CPO). Dan merugikan masyarakat," kata Boyamin di Gedung KPPU, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2022).
Baca Juga: Ribet! KPPU Sebut Ngurusin Minyak Goreng Seperti Menjernihkan Air Keruh
Keuntungan besar sembilan perusahaan CPO tersebut tidak lepas karena diduga tidak membayar kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 10 persen dari fasilitas Pusat Logistik Berikat di Pulau Sumatera.
"Dugaan monopoli (minyak goreng) ini sebenarnya dalam konteks ini perusahaan besar menjual CPO ke luar negeri. Tapi, istilahnya tidak membayar pajak pertambahan nilai," ucap Boyamin
"Harusnya negara dapat 15 persen. Tapi, ini hanya mendapatkan 5 persen. Tidak membayar PPN, untungnya semakin besar lagi, karena CPO ke luar negeri besar besaran, disini langka dan mahal (minyak goreng), intinya itu,"imbuhnya
Dari data yang dimiliki MAKI, bahwa sembilan perusahaan yang dilaporkan diduga mengekspor besar besaran minyak sawit hingga tidak membayar PPN 10 persen yakni, PT.PA; PT.EP;PT.PI;PT.BA;PT.IT;PT. NL;PT. TJ:PT. MS;dan PT. SP.
"Data perusahaan asing pembeli CPO yang diduga berasal dari sembilan perusahaan penjual CPO yang diduga tidak membayar PPN 10 persen," ungkapnya
Baca Juga: KPPU Siap Bawa Kasus Mafia Minyak Goreng Ke Tahap Penyelidikan
Boyamin meyakini data yang dilaporkannya terkait dugaan kartel minyak goreng ke KPPU dapat diproses lebih lanjut. Lantaran, data itu didapat dari pihak-pihak yang mengetahui langsung dugaan penyelewengan minyak goreng.
"Dapat data ke handphone saya, dan sudah saya verifikasi itu benar. Ada perusahaan itu. Bahasa saya kalau saya buka bukaan itu saya dapat bocoran dari orang dalam. Masih banyak orang dalam yang idealis yang kemudian membocorkan ke saya," imbuhnya
