Infografis
Suara.com - Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan sikap terhadap tuntutannya.
Mengenai itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta kepada mahasiswa untuk tidak main melemparkan ancaman apalagi kepada kepala negara.
Ngabalin mengatakan bahwa mahasiswa seharusnya bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Menurutnya memberikan ancaman seperti itu bukan lah watak dari mahasiswa.
"Tidak bagus, tidak baik dalam karakter dan prinsip dasar mahasiswa kalau mengancam. (Jokowi) kepala negara lho ini. Jadi ya negeri ini kan pewaris takhta pertama mahasiswa. Mereka akan jadi pemimpin-pemimpin besar republik ini. Mulai sekarang mereka harus menyampaikan pendapat dengan baik, enggak usah main ancam," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (5/4/2022).
Baca Juga: Faldo Maldini Sentil Pendidikan Doktor Amien Rais Buntut Ngocehin Luhut-Jokowi
Di sisi lain, Ngabalin juga mempertanyakan logika dari mahasiswa yang melayangkan ancaman bakal menggelar aksi lebih besar.
Ia bertanya-tanya apakah mahasiswa tidak mengetahui kalau Jokowi sudah menyetujui Pemilu Serentak 2024 digelar 14 Februari 2024 dan juga menolak perpanjangan masa jabatan.
"Pernyataan presiden yang berulang-ulang. Kalau katanya orang pintar, narasi tiga periode dan perpanjangan berbeda, apakah mereka paham konstitusi mengatur periode masa presiden dan tidak mengatur perpanjangan?," ujarnya.
Sebelumnya, AMI telah menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2022) lalu. Adapun tuntutan aksi massa adalah menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Perwakilan AMI, Bayu Satria Utomo mengatakan, penolakan penundaan Pemilu yang berujung pada perpanjangan masa jabatan Presiden perlu disikapi. Tentunya, oleh Joko Widodo (Jokowi) selaku orang nomor satu di Indonesia.
Baca Juga: Daftar Keahlian Harus Dimiliki Generasi Milenial dan Generasi Z di Masa Depan versi Presiden Jokowi
"Penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden perlu disikapi langsung oleh Presiden sebagai pejabat tertinggi negara," kata Bayu saat dikonfirmasi, Senin (4/4/2022) hari ini.
Hingga kekinian, mahasiswa masih menunggu Jokowi untuk membuat pernyataan terbuka menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jika tidak, kata Bayu, mahasiswa mengancam akan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar.
"Hal tersebut lah yang menjadi pernyataan sikap para mahasiswa yang turun ke jalan hingga sore menjelang malam hari," kata Bayu yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia tersebut.
Dalam aksi kemarin, massa mahasiswa memberi tenggat waktu selama dua hari agar Jokowi memberikan sikap. Dengan demikian, pada Minggu (3/4/2022) kemarin, adalah waktu terakhir yang dinantikan oleh mahasiswa untuk menunggu jawaban dari Presiden.
Atas hal itu, AMI akan kembali akan turun ke jalan jika wacana penundaan Pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden digaungkan. Hanya saja, Bayu belum bisa memastikan kapan aksi unjuk rasa tersebut akan berlangsung.
