Infografis
Suara.com - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan wacana penundaan Pemilu 2024 bisa memicu kemarahan publik. Karena itu ia meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tidak meneruskan polemik penundaan pemilu.
Permintaan itu menjadi kesekian kali dari LaNyalla. Sebelumnya ia juga pernah mengingatkan Luhut perihal serupa.
“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan benegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Minggu (3/4/2022).
LaNyalla lantas menyoroti adanya dukunhan tiga periode Jokowi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi.
Baca Juga: 5 Kritik Pedas Amien Rais ke Jokowi-Luhut Soal Masa Jabatan Presiden, Terakhir Jleb Banget!
Berdasarkan analisa Big Data yang diklaim LaNyalla milik DPD, ada kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi tiga periode turun dari 28% menjadi 23%.
“Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23% dari sebelumnya 28% untuk isu yang sama,” ujar LaNyalla.
Sementara itu masih berdasarkan Big Data, LaNyalla mengatakan perasaan masyarakat kekinian mengalami peningkatan, seiring dengan sentimen publik karena permasalahan ekonomi.
“Dari pantauan Big Data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10%,” kata LaNyalla.
Ia menegaskan ada bahaya dari polemik penundaan Pemilu apabila memamg diteruskan, yakni kemarahan rakyat. Mengingat arah wacana tersebut untuk melanggengkan kepemimpinan Jokowi di periode ketiga.
“Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8%. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12%,” kata LaNyalla.
Potensi kemarahan publik itu diprediksi akan melahirkan aksi-akai lanjutan, semisal aksi turun ke jalan.
“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas," imbuh dia.
