Infografis
Suara.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mengeluarkan slogan baru yang mendorong masyarakat untuk jujur terkait kondisi kesehatannya di tengah pelonggaran pembatasan pandemi Covid-19.
Ketua Satgas Covid-19 Suharyanto mengatakan, pelonggaran yang diberikan pemerintah ke masyarakat harus dijalankan dengan bertanggung jawab disiplin protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi, dan mematuhi setiap aturan pada masa pandemi.
"Masyarakat dapat berperan lebih dalam mencegah penularan COVID-19, terutama saat melakukan tradisi mudik lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Kami mohon kepada masyarakat agar dapat menjaga kepercayaan ini dengan bersikap jujur, mematuhi peraturan yang ada, karena berani jujur itu sehat," kata Suharyanto, Minggu (3/4/2022).
Suharyanto juga telah menerbitkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nomor 16 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri.
Dalam SE tersebut diatur setiap pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah divaksin dosis ketiga atau booster, tidak perlu melakukan tes Covid-19 sebagai syarat perjalanan.
Sementara bagi orang yang baru di vaksin dua dosis maka tetap harus dites antigen maksimal 1x24 jam atau PCR 3x24 jam dan bagi orang yang baru divaksin satu dosis harus tes PCR maksimal 3x24 jam.
Orang yang tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 dan melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
Anak di bawah 6 tahun tidak harus testing, namun didampingi pendamping perjalanan yang memenuhi syarat perjalanan.
Anak 6-17 tahun tidak harus ditesting namun harus menunjukkan bukti vaksinasi dosis kedua.
Baca Juga: Turun Drastis! Dari 4.442 Tempat Tidur, RSDC Wisma Atlet Kini Cuma Rawat 185 Orang Pasien Covid-19
"Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan," tulis SE tersebut.
