Sikap Luhut Dinilai Seperti Perdana Menteri, Berpengaruh ke Wibawa Jokowi?

Sabtu, 02 April 2022 | 13:55 WIB
Sikap Luhut Dinilai Seperti Perdana Menteri, Berpengaruh ke Wibawa Jokowi?
Luhut Binsar Pandjaitan (Instagram/@luhut.pandjaitan)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga memberikan komentar mengenai pernyataan Benny K Harman.

Benny K Harman sebelumnya menilai bahwa posisi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkesan seperti perdana menteri.

Pasalnya, Luhut dinilai sering melakukan tugas yang bukan tupoksinya.

"Luhut selama menjadi Menko Marves terlihat memang banyak melaksanakan tugas yang bukan tugas dan fungsinya (tupoksi, red)," kata Jamiluddin, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Sabtu (3/4/2022).

Baca Juga: Setelah Pertamax, Harga Pertalite Dan LPG 3 Kilogram Disinyalkan Akan Naik

Diketahui, Luhut dinilai selalu melakukan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal, penugasan negara tersebut terkadang bukan tupoksi Menko Marves.

Menurut Jamiluddin, hal tersebut lantaran Jokowi selalu mempercayakan penugasan negara kepada Luhut.

Contohnya, saat Luhut dipercaya Jokowi menjadi koordinator penanganan pandemi covid-19.

"Itu membuat Luhut jadi masuk hampir ke semua bidang," imbuhnya.

Baca Juga: Mahasiswa Ultimatum Jokowi, Dua Hari Tak Keluarkan Pernyataan Resmi Tolak Tunda Pemilu Bakal Didemo Lagi

Menurutnya, hal tersebut cukup membuat bingung. Lantaran, secara formal Luhut hanya bertugas sebagai Menko Marves.

Jamiluddin menilai hal tersebut menyebabkan banyak pihak menilai Luhut seperti melaksanakan peran perdana menteri.

"Ini akan berdampak terhadap kepemimpinan presiden," jelasnya.

Selain itu, Jamiluddin mengatakan bahwa peran Luhut dalam kabinet Jokowi memiliki dampak pada turunnya wibawa presiden di mata masyarakat.

"Selain itu, peran Luhut yang besar juga dapat memengaruhi solidaritas kabinet," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Jamiluddin memberikan saran agar peran Luhut dikurangi.

"Hal itu diperlukan agar nahkoda di negeri ini hanya satu dan kabinet Jokowi tetap solid," ujarnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI