Infografis
Suara.com - Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC) menyatakan bahwa massa atau pemilih partai politik dan Presiden Joko Widodo di 2019 menolak menundan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani dalam paparannya menjelaskan, bahwa pemilih PDIP mayoritas menolak penundaan pemilu dengan berbagai alasan. Dengan alasan pandemi 73 persen menolak, alasan ekonomi 78 persen, dan pembangunan IKN 76 persen.
Sementara pemilih PDIP juga menolak masa jabatan presiden diubah dengan angka 77 persen.
"Bukan hanya pemilih PDIP pemilih Golkar, pemilih PKB termasuk pemilih Gerindra dan Demokrat yang katanya diklaim ingin penundaan pemilu itu tidak terbukti dari data kita justru sebaliknya," kata Deni dalam paparannya secara daring, Jumat (1/4/2022).
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Menyemut di Belakang Istana Negara, Teriakan Jokowi Fasis, Anti Demokrasi Bergema!
Kemudian pemilih Golkar juga 78 persen menolak penundaan alasan pandemi, 80 persen dengan alasan ekonomi, 80 persen pembangunan IKN, dan 74 persen menolak penambahan masa jabatan.
Lalu pemilih PKB juga sebanyak 75 persen menolak penundaan alasan pandemi, 73 persen alasan ekonomi, 75 persen pembangunan IKN, dan 65 persen menolak penambahan masa jabatan.
Lanjut, pemilih Gerindra tegas juga menyatakan penolakannya. Yakni 96 persen menolak penundaan alasan pandemi, 94 persen dengan alasan ekonomi, 90 persen pembangunan IKN, dan 68 persen menolak penambahan masa jabatan.
Ada juga pemilih PAN 84 persen menolak penundaan alasan pandemi, 77 persen alasan ekonomi, 84 persen pembangunan IKN, dan 78 persen menolak penambahan masa jabatan.
Terakhir pemilih Demokrat, 96 persen menolak penundaan alasan pandemi, 94 persen alasan ekonomi, 90 persen pembangunan IKN, dan 68 persen menolak penambahan masa jabatan.
"Mayoritas pemilih dari partai politik itu ingin pemilu tetap diadakan 2024 jadi menolak penundaan pemilu. Klaim tadi itu tidak punya dasar jika berdasarkan survei ini," tuturnya.
Lebih lanjut, Deni mengatakan, jika dispesifikan kepada pemilih Jokowi-Maruf di Pilpres 2019, respons penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga disuarakan.
Sebanyak 77 persen menyatakan menolak penundaan pemilu dengan alasan pandemi, 76 persen dengan alasan ekonomi, 76 persen pembangunan IKN, dan 74 persen menolak perpanjangan masa jabatan.
Kemudian pemilih Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 menyatakan juga menolak penundaan pemilu alasan pandemi dengan angka 85, 89 persen dengan alasan ekonomi, 87 persen pembangunan IKN, dan 77 persen menolak masa jabatan diperpanjang.
Bantah Klaim Luhut
Adanya hasil survei ini juga membantah klaim Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut pemilih Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan penundaan Pemilu 2024.
Adapun survei ini dilakukan pada 13-20 Maret 2022. 1220 responden dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).
