Infografis
Suara.com - Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC) menyatakan bahwa massa atau pemilih partai politik dan Presiden Joko Widodo di 2019 menolak menundan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani dalam paparannya menjelaskan, bahwa pemilih PDIP mayoritas menolak penundaan pemilu dengan berbagai alasan. Dengan alasan pandemi 73 persen menolak, alasan ekonomi 78 persen, dan pembangunan IKN 76 persen.
Sementara pemilih PDIP juga menolak masa jabatan presiden diubah dengan angka 77 persen.
"Bukan hanya pemilih PDIP pemilih Golkar, pemilih PKB termasuk pemilih Gerindra dan Demokrat yang katanya diklaim ingin penundaan pemilu itu tidak terbukti dari data kita justru sebaliknya," kata Deni dalam paparannya secara daring, Jumat (1/4/2022).
Kemudian pemilih Golkar juga 78 persen menolak penundaan alasan pandemi, 80 persen dengan alasan ekonomi, 80 persen pembangunan IKN, dan 74 persen menolak penambahan masa jabatan.
Lalu pemilih PKB juga sebanyak 75 persen menolak penundaan alasan pandemi, 73 persen alasan ekonomi, 75 persen pembangunan IKN, dan 65 persen menolak penambahan masa jabatan.
Lanjut, pemilih Gerindra tegas juga menyatakan penolakannya. Yakni 96 persen menolak penundaan alasan pandemi, 94 persen dengan alasan ekonomi, 90 persen pembangunan IKN, dan 68 persen menolak penambahan masa jabatan.
Ada juga pemilih PAN 84 persen menolak penundaan alasan pandemi, 77 persen alasan ekonomi, 84 persen pembangunan IKN, dan 78 persen menolak penambahan masa jabatan.
Terakhir pemilih Demokrat, 96 persen menolak penundaan alasan pandemi, 94 persen alasan ekonomi, 90 persen pembangunan IKN, dan 68 persen menolak penambahan masa jabatan.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Menyemut di Belakang Istana Negara, Teriakan Jokowi Fasis, Anti Demokrasi Bergema!
"Mayoritas pemilih dari partai politik itu ingin pemilu tetap diadakan 2024 jadi menolak penundaan pemilu. Klaim tadi itu tidak punya dasar jika berdasarkan survei ini," tuturnya.
