Infografis
Suara.com - Angka total nilai utang negara per Februari 2022 diumumkan dalam laporan APBN Kementerian Keuangan bertajuk APBN Kita terbilang fantastis. Pasalnya, angka utang tersebut mencapai angka Rp 7.014,58 triliun.
Nilai utang tersebut juga sekaligus mencetak rekor dari yang pernah ada. Jika dihitung dalam bentuk presentase terhadap (PDB) Produk Domestik Bruto, maka utang berada pada angka 40,17 persen.
Komposisi utang tersebut memiliki proporsi lebih besar pada surat berharga lainnya, yakni sebesar 87,88 persen dari keseluruhan. Sedangkan sisa 12,12 persen adalah pinjaman, yang salah satunya terdiri atas pinjaman luar negeri senilai Rp 837,11 triliun.
Meskipun demikian, mengutip dari naskah resmi laporan APBN tersebut, pemerintah menilai "posisi utang terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali."
Baca Juga: APDESI Kubu Surta Wijaya Sebut Kubu Arifin Tidak Jelas Kapan Munas dan Pelantikannya
Lantas bagaimana daftar utang dari era pemerintahan Soekarno hingga SBY?
Utang masa kepemimpinan Soekarno
Sejak Republik Indonesia lahir, negara sudah dibebankan utang warisan oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditanggungkan ke Indonesia, pada pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar tahun 1949.
Tak tanggung-tanggung, sejarawan mencatat bahwa warisan utang tersebut sebesar 4,5 miliar Gulden yang ketika diubah menjadi satuan Dollar Amerika Serikat (USD) menjadi 1,13 milliar.
Bapak proklamator kita juga pernah berutang kepada dua negara adidaya pada masa kepemimpinannya, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat yang senilai dengan 2,3 miliar USD. Proporsi utang luar negeri condong berat ke pihak Uni Soviet karena kedekatan pribadi Soekarno.
Baca Juga: Survei Polmatrix: 79,3 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Jokowi
Utang masa kepemimpinan Soeharto
Berbeda dengan Soekarno yang lebih memilih berutang dan bekerjasama dengan negara-negara blok timur, utang pada masa kepemimpinan Soeharto berasal dari lembaga dunia seperti Bank Dunia dan IMF.
Angka utang Soeharto mencapai nilai 551,4 triliun rupiah, dengan perbadingan PDB yang senilai dalam kisaran Rp 955,6 triliun.
Utang masa kepemimpinan BJ Habibie
Lengsernya Soeharto pada tahun 1998 berakhir pada pewarisan jabatan kepresidenan kepada wakilnya yang menjabat masa itu, yakni BJ Habibie. Tidak hanya jabatan, utang negara yang senilai Rp 551,4 triliun juga diwariskan ke Habibie.
Meskipun masa jabatan Habibie singkat, utang yang diakumulasikan pada masa jabatannya berada dalam kenaikan yang dinilai tinggi. Utang di masa kepemimpinan Habibie mencapai Rp 938,8 triliun, dengan perbandingan PDB yang senilai Rp 1.099 triliun.
Utang masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur
Gus Dur meninggalkan segudang prestasi semasa kepemimpinannya. Salah satunya, ia telah berhasil menurunkan utang negara menjadi 77,2 persen, dengan rincian penurunan sebesar 4,15 miliar USD atau setara dengan Rp 60 triliun.
Kendati demikian, utang negara pada masa kepemimpinan Gus Dur senilai Rp 1.271 triliun dan PDB Rp 1.491 triliun.
Utang masa kepemimpinan Megawati
Penurunan rasio utang negara juga dialami pada masa kempemimpinan Megawati. Tercatat bahwa rasio utang negara senilai 56,5 persen terhadap PDB.
Jika dirinci lebih detil, maka nilai utang adalah Rp 1.298 triliun dengan PDB senilai Rp 2.303 triliun.
Utang masa kepemimpinan SBY
Utang Rp 1.298 triliun yang diwarisi oleh Megawati, sayangnya disambut dengan pembengkakan utang negara menjadi Rp 2.608 triliun di masa kepemimpinan SBY.
Meskipun terjadi pembengkakan, SBY berhasil melunaskan utang negara yang dibebankan oleh IMF sejak 1997 silam.
SBY melalui Bank Indonesia berhasil membayarkan sisa utang ke IMF sebesar USD 3,7 miliar pada Oktober 2006 meskipun jatuh tempo pada tahun 2010. Sehingga, SBY berhasil melunasi sisa utang empat tahun lebih awal.
Kontributor : Armand Ilham
