Karena Harus Siap Perang di Segala Medan, Panglima TNI Diminta Pertahankan Tes Renang Seleksi Prajurit

Kamis, 31 Maret 2022 | 18:53 WIB
Karena Harus Siap Perang di Segala Medan, Panglima TNI Diminta Pertahankan Tes Renang Seleksi Prajurit
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. [Suara.com/Bagaskara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi berpandangan TNI harus tetap mempertahankan mekanisme tes renang dan tes akademik dalam proses seleksi penerimaan TNI.

Pendapat Bobby itu menyusul Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menghapuskan mekanisme tes renang. Menurut Bobby, sebagai prajurit TNI sudah seharusnya memiliki keahlian renang. Karena itu mekanisme tes renang dinilai perlu dipertahankan.

"Karena prajurit kan harus siap perang di segala medan, dan keahlian renang bukan soal pemerataan kesempatan, tapi soal kemampuan fisik dasar prajurit yang akan menambah biaya pelatihan dan tambahan waktu," kata Bobby kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).

Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi. [DPR RI]
Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi. [DPR RI]

Bobby menilai penghapusan mekanisme renang dari proses seleksi prajurit justru akan menambah biaya anggaran. Sebab ujungnya para calon prajurit yang telah lolos seleksi nantinya akan kembali dilatih berenang.

Baca Juga: Mantan Kepala BAIS: Saya Jamin Keturunan PKI Tidak Akan Pernah Jadi TNI

"Ya saya rasa penghapusan syarat renang itu menambah biaya pelatihan dan waktu lagi, bukan menyelam ya itu perlu latihan," kata Bobby.

Sementara itu, terkait Andika Perkasa yang kini memperbolehkan keturunan PKI untuk mendaftar sebagai prajurit TNI, Bobby memandang aturan baru tersebut tidak menjadi permasalahan.

"Bila soal keturunan PKI bisa mendaftar, saya rasa tidak masalah, kan belum tentu diterima," kata Bobby kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).

Menurut Bobby, semua pendaftar nantinya juga akan terjaring dalam tes wawasan kebangsaan. Sehingga tidak masalah apabila kemudian keturunan PKI sekalipun ikut mendaftar sebagai prajurit TNI.

"Selama memang tetap ada tes wawasan kebangsaan dan memastikan tidak terpapar pemikiran Leninisme, komunisme dan Marxisme yang merupakan ajaran terlarang berdasar TAP MPRS Nomor 25/1966," kata Bobby.

Baca Juga: Denny Siregar Puji Jenderal TNI Andika Perkasa Soal Keturunan PKI Bisa Jadi Prajurit: Keturunan Kadrun, Bukan Kadrun, Eh

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI