Infografis
Suara.com - Wacana pengumpulan dana proyek Ibu Kota Negara (IKN) dari urunan masyarakat atau sistem crowdfunding sedang ramai menjadi pembahasan. Anggota DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama, mewanti-wanti agar masyarakat berhati-hati soal urunan tersebut.
Suryadi mengatakan, pemerintah menganggap crowdfunding merupakan mekanisme yang sah untuk memperoleh pendanaan IKN, dengan alasan memberikan kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan IKN. Namun justru, kata dia, masyarakat harus hati-hati.
"Masyarakat harus jeli, sebab pendanaan dari urun dana ternyata akan dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya, taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artifak hutan," kata Suryadi kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
Menurut dia, crowdfunding yang dimaksud oleh pemerintah adalah crowdfunding yang bersifat sosial, bukan komersial. Sehingga masyarakat jangan berharap mendapatkan imbal hasil dari crowdfunding ini.
Suryadi menilai, PKS menilai ada ketidakadilan dalam sistem urunan tersebut. Sebab, dana-dana yang dikumpulkan dari investor justru diarahkan ke pembangunan yang bersifat komersil seperti jalan tol sehingga mendapatkan imbal hasil. Sedangkan crowdfunding masyarakat bersifat sosial.
"Jadi masyarakat diminta untuk membantu pemerintah dan investor dalam membangun IKN tanpa mendapatkan apa-apa," ucapnya.
Atas dasar itu, kata Suryadi, Fraksi PKS di DPR RI tegas menolak adanya permintaan urunan masyarakat dalam pembangunan IKN. Pemerintah diminta tetap menepati janjinya membangun IKN dengan mengandalkan investor.
"Fraksi PKS dengan tegas menolak ketidakadilan ini dan meminta pemerintah untuk tetap mengupayakan segala kebutuhan pembangunan IKN baik yang bersifat komersil maupun sosial dengan menggunakan investor seperti yang telah dijanjikan," ujarnya.
"Itupun harus dengan imbal hasil yang wajar, jangan sampai negara dibebani dengan utang yang menggunung akibat kebijakan pembangunan IKN yang tidak tepat ini," sambungnya.
Butuh Biaya Rp 466 Triliun
