Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan, perlu ada penelitian khusus atau Litsus yang ketat jika turunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.
Dave mengatakan, hal itu dilakukan guna memastikan keturanan anggota PKI tersebut benar-benar bersih dari paham yang terlarang.
"Tentunya harus disesuaikan dengan Litsus yang ketat, memastikan tidak ada lagi yang terpapar akan ideologi dan paham yang terlarang," kata Dave saat dihubungi, Kamis (31/3/2022).
Menurutnya, teknologi hingga psikologi kekinian sudah maju. Hal itu, kata dia, perlu dimanfaatkan juga untuk melakukan seleksi atau menyaring.
Baca Juga: Perbolehkan Keturunan PKI Masuk TNI, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Dianggap Cerdas
"Technology dan ilmu psychology hari ini memudahkan untuk menyaring mereka yang ada kemungkinan terpapar akan paham-paham liar tersebut," ungkapnya.
Kendati begitu, Dave mangatakan, Litsus dilakukan tidak hanya kepada keturunan anggota PKI saja. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk semua tanpa diskriminasi.
"Loh, litsus bukan hanya mereka yang dianggap keturunan PKI. Akan tetapi semua yang hendak mendaftar," tandasnya.
Diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini membolehkan turunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.
Itu disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022.
Baca Juga: Jenderal Andika Bolehkan Keturunan PKI Jadi Prajurit TNI, Habib: Kebijakan yang Cerdas
Awalnya, Andika bertanya kepada Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto soal aturan yang tercantum pada nomor 4.
"Oke nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?," tanya Andika dikutip melalui YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa.
"Pelaku kejadian tahun 65-66," jawab Kolonel A Dwiyanto.
"Itu berarti gagal, bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa?," timpal Andika.
"Izin TAP MPRS Nomor 25," jawab Kolonel A Dwiyanto.
"Oke sebutkan apa yang dilarang TAP MPRS," pinta Andika.
Kolonel A Dwiyanto lantas menjelaskan bahwa yang dilarang TAP MPRS ialah ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 1965. Andika lantas memintanya untuk membuka kembali isi dari TAP MPRS.
Andika menegaskan kalau tidak ada diksi pelarangan untuk underbow atau keturunan komunis dalam TAP MPRS.
"Saya kasih tahu nih, TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Satu menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam, kedua, menyatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang, itu isinya," tegas Andika.
"Ini adalah dasar hukum, legal ini, tapi tadi yang dilarang itu PKI, kedua adalah ajaran komunisme, lenisisme, marxisme, itu yang tertulis. keturunan ini melanggar TAP MPRS, dasar hukum apa yang dilanggar sama dia?," sambungnya.
Kolonel A Dwiyanto langsung menjawab tidak ada yang dilanggar apabila TNI menerima calon prajurit dari keturunan PKI.
Andika menegaskan kalau dirinya patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau misalkan adanya pelarangan keturunan PKI untuk masuk menjadi prajurit TNI, maka harus ada aturan hukumnya.
"Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundang-undangan yang ada, kalau kita melarang pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tak ada lagi keturunan dari apa, tidak, karena saya menggunakan dasar hukum," ucapnya.
"Oke? Hilang (aturan) nomor 4," tegas Andika.
