Infografis
Suara.com - Panitia Kerja atau Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR akan mengevaluasi pelaksanaan program vaksinasi selama pandemi Covid-19 yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina mengatakan, evaluasi memang diperlukan lantaran ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan vaksinasi covid.
"Misalnya vaksin yang kedaluwarsa, minimnya tenaga kesehatan untuk melakukan vaksinasi dan belum disediakannya vaksin booster halal. Kita evaluasi," kata Arzeti kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).
Menurut dia, Panja Vaksin DPR juga akan meminta Kemenkes sigap dalam menangani Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Selain itu memastikan Kemenkes terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar bersedia divaksin.
Baca Juga: Terungkap! Hampir Semua Daerah Ada Vaksin Kedaluwarsa, Paling Banyak AstraZeneca, Jumlahnya Jutaan
"Kami juga membahas produksi vaksin dalam negeri. Kami berusaha memastikan bisa segera diproduksinya vaksin merah putih, supaya kita bisa mandiri," tuturnya.
Lebih lanjut, Politisi PKB ini mengatakan, bahwa evaluasi yang dilakukan Panja Vaksin dengan Kementerian Kesehatan pada beberapa waktu lalu juga untuk menggali informasi terkait kandungan vaksin.
"Terutama tentang vaksin ini perlu benar-benar digali. Supaya masyarakat bisa mengidentifikasi validitas informasi. Sehingga semua pihak saling membantu dan mengawasi. Pemerintah juga bisa kerja secara optimal dalam vaksinasi ini karena terus kami pantau," tuturnya.
Sebelumnya, Dosen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Denny Indra Sukmawan mengapresiasi kinerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin yang sudah mulai bekerja efektif dan sudah menanyakan kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengar pendapat beberapa hari lalu.
Namun menurutnya disayangkan jawaban Menkes hanya normatif dan tidak memuaskan. Dia menyarankan saat rapat Panja selanjutnya untuk kembali dipersiapkan pertanyaan yang lebih spesifik, seperti misalnya terkait keberadaan vaksin halal untuk booster sebagai syarat masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini.
Baca Juga: Pakai Cat Rambut Kedaluwarsa, Ibu Ini Dilarikan ke Rumah Sakit hingga Nyaris Buta 3 Hari
"Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadhan. Masyarakat tentunya juga mulai mempersiapkan diri untuk rencana mudik lebaran. Jangan sampai mereka kembali dirugikan dengan kebijakan yang memberatkan," kata Denny ketika dihubungi wartawan, Selasa (29/3).
Ia menambahkan dengan disediakannya vaksin halal, menunjukkan perhatian pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya, dalam hal ini adalah umat Islam.
