Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menanggapi panasnya isu jabatan presiden 3 periode yang berhembus kencang. Ia mengakui sudah sering mendengar wacana itu digaungkan masyarakat.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Presiden Jokowi mengatakan hal itu sebagai bentuk keinginan dan pendapat masyarakat. Walau begitu, ia menegaskan semua tetap harus tunduk pada konstitusi yang ada.
"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar," kata Jokowi seusai meninjau Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022).
"Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” tandas Jokowi.
Diketahui, wacana Jokowi menjabat sebagai presiden hingga 3 periode memang terus bergema. Salah satunya terdengar dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Hal ini disampaikan perwakilan Kepala Desa bernama Muslim dari Provinsi Aceh. Ia menyampaikan hal itu di depan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Muslim lantas membeberkan alasannya mendukung masa jabatan Presiden Jokowi hingga 3 periode. Ia menceritakan bagaimana desanya mengalami banyak perubahan sejak Jokowi menjadi presiden sejak 2014 lalu.
Salah satu perubahan positif adalah petani di desa mendapatkan kemudahan untuk bercocok tanam di Taman Nasional Gunung Leuser. Kini, ia meminta agar Jokowi bisa memindahkan kantor ke Aceh Tenggara.
“Setelah Bapak Jokowi jadi presiden sekarang sudah ada kemudahan bagi petani di sana (Taman Nasional Gunung Leuser) kelompok tani hutan konservasi. Permintaan kami, tolong mudahkan kembali ke Aceh Tenggara,” harap Muslim.
Baca Juga: Didukung 3 Periode oleh Asosiasi Kepala Desa, Jokowi: Kita Harus Patuh Terhadap Konstitusi
Muslim mengeluhkan kantor Taman Nasional Gunung Leuser yang sekarang berada di Medan, Sumatera Utara. Ia meminta kantor dipindah ke Aceh Tenggara, karena banyak pejabat di Taman Nasional Gunung Leuser tidak bisa bekerja maksimal.
