Infografis
Suara.com - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute memberikan tanggapan mengenai aksi kepala desa yang tergabung dalam APDESI mendukung Jokowi 3 periode.
Ribuan kepala desa tersebut mendukung adanya wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.
Ketua Umum APDESI menyebutkan hal tersebut sebagai timbal balik atas dikabulkannya tuntutan yang diajukan APDESI.
"Kesepakatan semacam ini tentunya tidak elok dilakukan oleh Presiden dan pemerintah Desa karena mengarah kepada pelanggaran konstitusi, padahal mereka seharusnya menjaga dan menyerukan agar konstitusi ini dipatuhi oleh seluruh masyarakat," kata Achmad Nur Hidayat, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (30/3/2022).
Baca Juga: Blusukan Ke Pasar Di Magelang, Jokowi Yakin Stok Minyak Goreng Cukup Jelang Ramadhan
Beda halnya, apabila rakyat sipil yang memberikan aspirasi. Maka hal tersebut harus didengarkan.
"Ini sungguh mempertontonkan sebuah upaya eksplisit untuk melanggar konstitusi. Publik melihat bahwa ini adalah upaya sistematis ke arah perpanjangan periode untuk melegitimasi big data yang pernah digembar-gemborkan sebelumnya oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan," jelasnya.
Menurutnya, hal ini termasuk upaya untuk melanggar konstitusi.
Seharusnya, polisi sebagai lembaga penegak hukum harus mencegah agar upaya ini tidak dilakukan.
Tak hanya itu, pada Jumat (25/3/2022) ada masyarakat kesal karena merasa dibohongi.
Baca Juga: APDESI Bandung Barat Tak Dukung Presiden Jokowi Tiga Periode: Kita Tidak Boleh Ikut Politik!
"Mereka diminta hadir untuk bagi-bagi minyak goreng di GOR Kompleks Stadion Kaharudin Nasution yang ternyata setelah usai bagi-bagi kupon untuk sembako, acara tersebut bukanlah acara aksi sosial melainkan gerakan politik untuk deklarasi dukungan Presiden Jokowi 3 periode," bebernya.
Achmad mengatakan, deklarasi Jokowi 3 periode ini akan mencoreng wajah pemerintah.
Selain itu, hal tersebut dapat tercatat menjadi sejarah yang buruk bagi demokrasi di Indonesia.
"Prosedural amandemen seolah-olah hanya aspek mekanisme legal saja tapi tidak dipertimbangkan tentang prinsip demokrasi itu sendiri sebagai nilai moral," lanjutnya.
Menurut Achmad, Jokowi dan pendukungnya harus mendengarkan suara publik yang menolak presiden 3 periode.
"Tapi energi dan pikirannya fokuskan kepada penangangan persoalan-persoalan yang sedang terjadi seperti pemulihan ekonomi, menurunkan harga-harga dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat karena ini membuat masyarakat menderita," ujarnya.
