Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku belum mengetahui adanya pengadaan anggaran pakaian dinas dan atribut DPRD DKI yang mencapai Rp 1.746.645.560 atau Rp 1,7 Miliar. Gembong menuturkan wajar atau tidak wajarnya anggaran senilai Rp 1,7 miliar, tergantung alokasi anggaran.
"Kami enggak tahu Rp 1,7 miliar apa aja. Wajar tidak wajar tergantung alokasi untuk apa aja. Kalau 1 orang dapat 50 baju terlalu murah anggaran Rp 1,7 miliar," ujar Gembong di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Karenanya, kata Gembong perlu ditanyakan soal alokasi anggaran pakaian dinas kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD.
"Makanya kami belum tahu dan mesti tanya Sekwan (Sekretaris Dewan) alokasi anggaran itu untuk apa saja, sehingga kami bisa merasionalisasi dari alokasi anggaran itu," ucap dia
"Saya ditanya apakah kemahalan atau tidak, ya saya tidak tahu, bisa saya katakan kemahalan, bisa saya katakan kemurahan, tergantung dari alokasinya buat apa saja," sambungnya.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu mengaku tak terlibat dalam penganggaran pakaian dinas. Sebab hal tersebut merupakan satuan kerja dari Sekretariat DPRD.
Gembong menceritakan bahwa anggota DPRD tak pernah meminta terkait pakaian dinas, namun tiba-tiba didatangi tukang ukur baju.
"Sekali lagi kami itu kan hanya menerima, kami enggak ngerti, tiba tiba kan didatangi tukang ukur gitu, berapa minggu kemudian kami di-anterin barangnya. Ini Setwan (Sekretariat Dewan) yang tahu ini, kerjanya Setwan ini," katanya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1.746.645.560 atau atau Rp 1,7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: Pemprov Anggarkan Baju Dinas dan Atribut Baru DPRD DKI Rp 1,7 Miliar
Hal tersebut terlihat dalam penganggaran alokasi pengadaan paket untuk Baju Dinas dan Atribut DPRD yang diunggah melalui situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) yaitu sirup.lkpp.go.id dan dokumen APBD DKI Jakarta 2022.
